Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa UNJ Korban TPPO Tertarik Ikut Ferienjob karena Iming-iming Sertifikat

image-gnews
Kampus UNJ.  Foto : UNJ
Kampus UNJ. Foto : UNJ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) blak-blakan perihal ketertarikannya mengikuti ferienjob ke Jerman. Awalnya mereka dijanjikan mendapatkan sertifikat yang bisa dilampirkan dalam curriculum vitae atau penunjang kredit mahasiswa.

“Salah satu yang disampaikan kampus, mahasiswa yang mengikuti ferienjob bakal dapat sertifikat. Itu juga salah satu incaranku sebagai mahasiswa buat bekal lulus nanti,” kata Achmad Muchlis—bukan nama sebenarnya—saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 28 Maret 2024.

Namun hingga pulang dari Jerman akhir Desember 2023, Muchlis belum menerima sertifikat itu. Padahal sertifikat itu yang membuat orang tuanya rela membiayainya ke Jerman mengikuti program magang mahasiswa yang ditawarkan UNJ. Belakangan Badan Reserse Kriminal Umum mengungkap ferienjob yang ditawarkan para tersangka sebagai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.

Mahasiswa berusia 22 tahun itu bercerita bahwa biaya keberangkatannya ke Jerman sekitar Rp 40 juta. Duit itu dipinjamkan orang tuanya setelah dia berjanji akan mengembalikannya setelah pulang dari Jerman. Biaya sebesar itu ia pakai untuk mengurus dokumen keberangkatan, baik itu biaya pendaftaran di PT CV-Gen sebesar 350 Euro, juga pungutan lain sebesar 150 Euro.

Muchlis menjelaskan, biaya mengurus dokumen sebagai mahasiswa peserta ferienjob menghabiskan sekitar Rp 10 juta. Belum lagi biaya tiket yang dibelinya sendiri seharga Rp 12 juta, visa, maupun biaya makan selama di Jerman. Dia bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta dan tiba di Bandara Internasional Frankfurt, Jerman, pada 3 Oktober 2023.

UNJ sempat menawarkan tiket pergi-pulang Jakarta-Jerman di atas Rp 20 juta. Dia menolak membeli tiket yang disiapkan kampus melalui travel Purnama, meski kampus menyediakan dana talangan untuk membeli tiket pergi-pulang bagi mahasiswa yang tidak punya duit untuk berangkat ke Jerman. Biaya tiket ini akan diganti setelah kembali dari Jerman.

Dia memutuskan mencari tiket di luar tawaran kampus karena enggan membayar harga tiket yang dipatok kampus yang dinilai lebih mahal. "Makanya waktu ditawarkan beli tiket dari UNJ Rp 20 juta, aku tolak, karena enggak sanggup bayar segitu,” tutur dia.

Menurut Muchlis, mahasiswa peserta program ferienjob sebenarnya diwajibkan membeli tiket dari UNJ sekitar tiga minggu setelah pendaftaran CV-Gen. Bunyi klausulnya, biaya pembayaran 350 Euro atau sekitar Rp 6 juta, tidak bisa dikembalikan jika membatalkan keberangkatan tanpa alasan jelas. Misalnya di perjalanan menyiapkan kebutuhan keberangkatan dan tak sanggup, duit 350 Euro itu tak bisa dikembalikan. “Makanya, mau tak mau, tidak ada jalan mundur,” ucapnya.

Mahasiswa UNJ itu mengatakan, awal sosialisasi ferienjob, penghitungan harga tiket pergi-pulang Jakarta-Jerman cuma Rp 15 juta. “Dibilang harga tiket normal Rp 15 juta,” kata dia. Namun belakangan tiket pp menjadi Rp 20 juta. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, urusan tiket itu ditangani dosen berinisial AJ—kini tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ferienjob. "Dia yang kontak dengan agen travel untuk menyediakan tiket dengan harga sekian. Dengan menggunakan pembayaran pinjaman koperasi UNJ," kata dia.

Kepala media, Humas UNJ Syarifudin mengatakan AJ menolak diwawancarai. Dia menjelaskan pihak UNJ memberikan dana talangan kepada mahasiswa yang tidak punya biaya ke Jerman. "Perihal arahan membelikan tiket ke pihak travel itu tidak sesuai," kata dia, melalui sambungan telepon, Jumat, 29 Maret 2024. Dia membantah AJ menginstruksikan kepada penerima dana talangan membeli tiket di travel Purnama.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardji Puro, menjelaskan peran AJ. Dosen ini menjadi ketua pelaksana seleksi ferienjob, memfasilitasi mahasiswa mengikuti ferienjob, hingga mengarahkan mahasiwa menggunakan dana talangan dari koperasi ke universitas. “Membiarkan mahasiswa bekerja tidak sesuai MoU. Mengintervensi mahasiswa tetap bekerja di Jerman,” ucap Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Keuntungan Finansial Ferienjob Ternyata Nihil 

Usai kerja ferienjob di Jerman, Muchlis tak memperoleh keuntungan finansial seperti disampaikan di awal sosialisasi. Semula disampaikan bahwa mahasiswa yang ikut ferienjob akan mendapatkan keuntungan Rp 20-30 juta setelah bekerja di Jerman. Meski iming-iming itu nihil, dia tetap menggantikan duit orang tuanya. 

Tiba di Jerman, Muchlish dan sejumlah mahasiswa ferienjob lainnya baru tanda tangan kontrak. Kesepakatan kontrak itu dilakukan antara mahasiswa dan RunTime—agen penyedia tempat kerja di Jerman. Pada 4 Oktober ia menandatangani surat itu. Dua hari berikutnya dia masuk kerja di perusahaan logistik Dalsey, Hillblom and Lynn (DHL) International GmbH, perusahaan logistik berkedudukan di Rungedamm 37A, 21035 Hamburg.

Pilihan Editor: Ditlantas Polda Metro Jaya Tutup JLNT Casablanca Setiap Malam, Pukul 21.00-4.00 WIB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

1 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan, dengan diputusnya bebas Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu menunjukkan sistem peradilan di Indonesia hanya berfokus pada eksekutor dan abai dengan otak pelaku, khussnya bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab empat orang lainnya divonis bersalah.


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

3 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

4 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

5 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

5 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

5 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

5 hari lalu

Wartawan mengambil gambar ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Pada pagar kerangkeng terdapat gembok untuk mengunci ruangan tersebut. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti putusan bebas bekas Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus kerangkeng manusia.


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

6 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

6 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas perihal dugaan TPPO yang berkedok tempat rehabilitasi di kediamannya.


Terkini Bisnis: Alasan Dirut Garuda Indonesia Laporkan Ketum Sekarga, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Mundur

11 hari lalu

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra
Terkini Bisnis: Alasan Dirut Garuda Indonesia Laporkan Ketum Sekarga, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Mundur

Alasan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra melaporkan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Dwi Yulianta.