Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

image-gnews
Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa laporan yang diajukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terhadap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia masih dalam tahap proses di Pengaduan Masyarakat (Dumas).

JATAM telah melaporkan Bahlil ke KPK atas dugaan korupsi terkait pencabutan izin tambang. Bahlil diduga meminta komisi kepada perusahaan-perusahaan yang menginginkan izinnya dipulihkan.

Menurut Juru Bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK, Ali Fikri, proses pengaduan masyarakat memiliki batas waktu selama 40 hari kerja dan hanya bisa disampaikan kepada pihak pelapor.

“Pengaduan masyarakat, kan, batasannya itu 40 hari kerja. Dan itu hanya bisa disampaikan kepada pihak pelapor,” kata Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 2 April 2024.

Ali Fikri menjelaskan bahwa secara teknis KPK tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil koordinasi dan komunikasi dengan pihak pelapor, termasuk terkait laporan JATAM terhadap Bahlil ke KPK.

Koordinator JATAM, Melky Nahar, mengatakan bahwa langkah organisasinya melaporkan Bahlil ke KPK adalah upaya untuk memastikan keadilan dan kebenaran terungkap.

"KPK adalah instrumen pemeriksa untuk menemukan pihak yang secara umum biasanya hampir tidak pernah diperiksa secara serius," kata Melky di depan Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 19 Maret 2024.

Majalah Tempo juga melakukan investigasi terhadap dugaan permainan izin tambang yang dilakukan oleh Bahlil. Ia diduga menyalahgunakan wewenang dengan mematok tarif atau komisi sebesar Rp 5-25 miliar untuk memulihkan izin usaha pertambangan yang telah dicabut.

Bahlil tidak memberikan jawaban terkait laporan tersebut saat dimintai konfirmasi. Namun, belakangan ia membantah melakukan permainan izin tambang dan meminta komisi saat rapat bersama DPR RI.

Bahlil juga melaporkan liputan Tempo ke Dewan Pers, meskipun Dewan Pers menyatakan bahwa liputan tersebut tidak melanggar etika jurnalistik. Dewan Pers memerintahkan Tempo untuk meminta maaf terkait kesalahan keterangan yang disampaikan di sampul, di mana Tempo menyebut "Menteri Bahlil mencabut ribuan izin nikel" padahal seharusnya tertulis "ratusan" izin usaha nikel yang dicabut oleh Bahlil. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahlil pun melaporkan sumber anonim Tempo ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang dikritik oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) karena dianggap sebagai langkah yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Mengapa Bahlil Dilaporkan?

Dilansir dari Jatam,org, Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin pertambangan di Indonesia setelah menerima kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak 2021.  Jokowi mengeluarkan beberapa keputusan presiden yang memberikan wewenang kepada Bahlil untuk mencabut izin usaha tambang dan konsesi lahan yang tidak produktif.

JATAM menyatakan kekhawatirannya bahwa pemberian wewenang yang besar kepada Bahlil oleh Presiden Jokowi, serta dugaan tarif atau komisi yang diminta oleh Bahlil kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan kembali izin tambangnya, memiliki indikasi koruptif.

JATAM juga mengidentifikasi beberapa jenis dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bahlil, termasuk gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan. Mereka menekankan pentingnya KPK untuk segera menyelidiki laporan tersebut agar fakta-fakta yang telah terungkap dapat diungkapkan kepada publik.

JATAM berharap agar KPK dapat bekerja dengan cepat setelah pelaporan ini dilakukan, guna memperjelas gambaran lengkap tentang dugaan korupsi yang terjadi, termasuk siapa saja yang mungkin telah mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

MICHELLE GABRIELA  | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: Gurita Bisnis Bahlil Disorot JATAM sebut Dugaan Pembiayaan Kampanye Jokowu-Ma'ruf Amin Rp 30 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

Jokowi akan tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo setelah purnatugas sebagai Presiden RI.


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

4 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


Jokowi Temui Presiden MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga Sosial Budaya

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan saat pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela COP28 di Dubai, Jumat (1 Desember 2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI
Jokowi Temui Presiden MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga Sosial Budaya

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ di Qasr Al Watan, Abu Dhabi.


Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Jokowi ke Abu Dhabi untuk bertemu degan Presiden MBZ. Sejumlah hal dibahas termasuk investasi di IKN.


KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

6 jam lalu

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mulai pukul 09.00 hingga 18.15 WIB.


KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

7 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK menyita tanah dan bangunan milik anak eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba di Cikarang, Bekasi.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

7 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

8 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

9 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono maju sebagai Calon Pimpinan atau capim KPK. Apa alasannya?


KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

9 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemmeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024. Muhaimin Syarif, diperiksa sebagai saksi setelah, tim penyidik KPK selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di rumah kediamannya, untuk tersangka Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.Foto : TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

KPK menetapkan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif sebagai tersangka suap kepada eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.