Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo di Patung Kuda, Pendukung AMIN Minta MK Diskualifikasi Gibran

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Aksi 164 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 16 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Massa yang tergabung dalam Aksi 164 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 16 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung pasangan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, jalan Medan Merdeka Barat jelang putusan gugatan Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) .

Massa yang berkumpul di jalan Medan Merdeka Barat menyuarakan permintaan penundaan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang.

“Sesuai dengan tuntutan 01 di MK adalah mendiskualifikasi (pasangan capres nomor urut) 02 atau kalau tidak Gibran (Gibran Rakabuming), karena sudah cacat mental,” kata salah satu koordinator aksi, Elyasa Budianto, di Jakarta, Jumat, 19 April 2024.

Aksi unjuk rasa ini turut dihadiri sejumlah organisasi seperti Formanies dan Indonesia Gemilang. Kedua organisasi ini menekankan perlunya pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan pemilu.

Endang Hidayat, relawan AMIN dari poros buruh mendesak adanya keadilan dalam menanggapi kecurangan Pemilu 2024. "Tuntutan kami tentang pembuktian di MK, tim hukum 01 sudah menjalankan tugasnya, harapannya hari ini ada keberpihakan kepada masyarakat Indonesia terhadap keadilan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mendesak adanya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo dan keberanian MK untuk mendiskualifikasi Gibran—yang juga anak Jokowi—sebagai calon wakil presiden. “Untuk menindak dalam kasus pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif,” ujarnya

Ia mengklaim unjuk rasa kali ini mencerminkan keprihatinan terhadap keadilan dalam proses demokrasi Indonesia serta menegaskan pentingnya upaya untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan bebas dari kecurangan.

Pilihan Editor: Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Muhaimin Bandingkan Presiden Jokowi dan Soeharto

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Muhaimin Bandingkan Presiden Jokowi dan Soeharto

Muhaimin menyebut Presiden Soeharto mengangkat anaknya, Tutut Soeharto, jadi menteri. Kini, anak Presiden Jokowi, Gibran, jadi wakil presiden terpilih


Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sentul, Gibran: Tidak Benar Anggaran Dipotong Rp7.500

7 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sentul, Gibran: Tidak Benar Anggaran Dipotong Rp7.500

Gibran meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis di Sentul yang disponsori GoTo, dan menyatakan jatah per porsi tidak dipotong Rp7.500.


Gibran Pamer Menu Makan Bergizi Gratis Harga Rp 14.900: Sudah Termasuk Ayam, Nasi, Sayur, Buah, Susu

7 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Gibran Pamer Menu Makan Bergizi Gratis Harga Rp 14.900: Sudah Termasuk Ayam, Nasi, Sayur, Buah, Susu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengklarifikasi anggaran makan bergizi gratis akan dipotong sampai Rp 7.500 adalah tidak benar.


Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

8 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

Novel Baswedan dan sebelas eks penyidik KPK lainnya akan merevisi berkas permohonan gugatan batas usia capim KPK ke Mahkamah Konstitusi.


Gibran ke Bogor Lihat Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Makanan Diantar Lewat Gojek

12 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Gibran ke Bogor Lihat Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Makanan Diantar Lewat Gojek

Gibran hari ini mengunjungi SDN 03 dan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia melihat uji coba makan bergizi gratis yang dipesan lewat Gojek.


Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo

15 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi II Sleman Yogyakarta Jumat 19 Juli 2024.  Tempo/Pribadi Wicaksono
Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo

Menteri Sandiaga Uno mengatakan harga tiket pesawat akan turun 10 persen sebelum pemerintahan Presiden Jokowi digantikan Prabowo.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

16 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

18 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

Eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK mengajukan gugatan soal batas minimal usia pimpinan KPK.