Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Beberkan Alasan Hanan Supangkat Harus jadi Saksi

image-gnews
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Djamaludin Koedoeboen, kuasa hukum bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, mengatakan penting untuk menghadirkan Hanan Supangkat dalam sidang perasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Djamaludin menilai kehadiran Hanan penting untuk memperjelas perkara yang menjerat SYL meskipun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidangkan.

"Hanan Supangkat itu kami merasa penting karena beliau sudah dicekal dan sudah dimintai keterangan di KPK dan beliau juga bahkan sudah digeledah rumahnya," kata dia di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024.

Menurut dia, seharusnya jaksa KPK menjelaskan lebih dulu pokok perkara dan mengungkap posisi Hanan Supangkat dalam pengembangan kasus yang menyeret nama SYL. "Mestinya di perkara pokok harus jadi jelas dulu dan posisi dia sebagai apa di sini baru kemudian kalau ada perkembangan lain dalam kaitan TPPU," ujarnya. Oleh karen itu, ia akan mengajukan Hanan sebagai saksi pada sidang lanjutan yang akan digelar Rabu mendatang, 19 Juni 2024.

Sebelumnya, KPK mencegah pengusaha Hanan Supangkat ke luar negeri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. "Benar, KPK kembali ajukan cegah untuk tetap berada di Indonesia terhadap 1 pihak swasta terkait perkara dugaan TPPU dengan tersangka SYL,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 19 Maret 2024.

Ali Fikri  mengatakan KPK sudah mengajukan pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Hanan untuk enam bulan ke depan. Hanan Supangkat, kata Ali, saat ini masih berstatus saksi yang diduga mengetahui dan dapat menerangkan dugaan perbuatan tersangka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Selain itu kediaman saksi ini, beberapa waktu lalu juga telah dilakukan penggeledahan. KPK ingatkan agar selalu kooperatif dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik,” kata Ali.

Sebelumnya, pada Rabu lalu, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Bendahara Umum NasDem Hanan Supangkat dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo. “Hari ini, bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Hanan Supangkat selaku pihak swasta,” kata Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Maret 2024.

Selain Hanan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan dan akan memeriksa Aparatur Sipil Negara (ASN) Agung Suganda. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau Kementan, Agung Suganda menjabat sebagai Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pilihan Editor: Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

11 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang


Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

14 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

KPK tengah mengusut tiga dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sejumlah kantor dinas dan badan di Balai Kota digeledah.


Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

14 jam lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Pimpinan Ponpes AlZaytun sekaligus terpidana kasus penodaan agama, Panji Gumilang, sudah bebas murni dari tahanan, kasus TPPU-nya masih menggantung.


KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

15 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periksa seorang ASN dan karyawan swasta terkait dugaan korupsi pemerasan, penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

16 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

KPK telah menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Tiga kasus tengah disidik, korupsi pengadaan, gratifikasi dan pemerasan.


Mengenal Sudaryono, Aspri Prabowo yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Wamentan

21 jam lalu

Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bersama Prabowo Subia to. Dok. Sudaryono.id
Mengenal Sudaryono, Aspri Prabowo yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Wamentan

Sudaryono, Aspri Prabowo, dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian. Berikut profilnya.


Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

23 jam lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita, KPK Tak Jadikan Politik Sebagai Pertimbangan Penindakan Hukum

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti berencana kembali maju dalam Pilkada 2024.


KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

1 hari lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KPK Belum Umumkan Tersangka Usai Geledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK hanya menerbitkan satu surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap pelaku meskipun mereka diduga telah melanggar 3 pasal sekaligus.


KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

1 hari lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus suap dan TPPU yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Kementerian Pertanian dan FAO Bikin Pelatihan Investigasi untuk Mitigasi Penyebaran Penyakit Menular Baru

2 hari lalu

Dokter hewan memeriksa seekor anjing peliharaan milik warga sebelum disuntikkan vaksin rabies dalam kegiatan peringatan World Rabies Day 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 15 September 2023. Kegiatan vaskinasi rabies dan steril kucing gratis yang digelar Pemerintah Kota Semarang tersebut sebagai upaya melindungi hewan kucing dan anjing dari penyakit rabies serta mencegah over populasi kucing liar. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Kementerian Pertanian dan FAO Bikin Pelatihan Investigasi untuk Mitigasi Penyebaran Penyakit Menular Baru

FAO dan Kementerian Pertanian RI menyelenggarakan pelatihan investigasi untuk meningkatkan upaya pengendalian dan mitigasi penyebaran zoonosis.