Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Hasto Kristiyanto Laporkan Penyidik KPK ke Dewas KPK

image-gnews
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang melaporkan penyidik KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) lembaga antirasuah tersebut. 

Hasto membuat laporan karena menilai adanya pelanggaran etik dalam penyitaan terhadap telepon seluler miliknya dan anak buahnya, Kusnadi. Laporan ke Dewas KPK itu dilakukan oleh staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada Selasa, 11 Juni 2024. 

"(Dewas) Telah menerima pengaduan kami. Tertanggal 11 Juni," kata Pengacara Ronny Talapessy yang mendampingi Kusnadi Selasa kemarin. 

Ronny menyatakan pelaporan itu dilakukan karena mereka menilai ada pelanggaran dalam penyitaan telepon seluler Hasto dan Kusnadi. Penyitaan itu dilakukan penyidik KPK saat pemeriksaan Hasto sebagai saksi pada sehari sebelumnya. Selain melapor ke Dewas, Hasto dan Kusnadi juga berencana mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Tanggapan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi santai langkah yang diambil Hasto tersebut. "Ya nggak apa-apa juga," kata Alexander saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

Alexander mengatakan pimpinan KPK belum mendapatkan informasi secara formal soal laporan Hasto ke Dewas tersebut. Pasalnya, dia tak berada di kantor saat itu. "Yang ada di kantor itu Pak  (Johanis) Tanak. Mungkin secara enggak langsung sudah lapor Pak Tanak, saya enggak tahu," tutur Alexander Marwata.

Ketua Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mempersilahkan Hasto membuat laporan kepada Dewas. Dia menilai hal itu merupakan hak setiap warga negara yang mengetahui adanya pelanggaran etik oleh penyidik atau pegawai KPK lainnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pelaporan terhadap Dewas itu tentu menjadi hak setiap masyarakat ketika mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik sebagaimana kewenangan di Dewas tentu kami menghormati kewenangan tersebut," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2024.

Budi menyatakan pemeriksaan terhadap Hasto oleh penyidik dilakukan sesuai dengan prosedur (SOP) yang ada, termasuk penyitaan handphone dan catatan milik politikus PDIP itu. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus pencarian buronan Harun Masiku. Harun adalah politikus PDIP yang menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Suap itu dilakukan agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Saat itu, Harun ingin menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. 

MICHELLE GABRIELA | AMELIA RAHIMA | MUTIA YUANTISYA
Pilihan editor: 4 Fakta Seputar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Soal Harun Masiku

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

3 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan, akan membuat keterangan video tengah malam nanti.


Tuai Kontroversi saat Menjabat, Nurul Ghufron Daftar Capim KPK

3 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tuai Kontroversi saat Menjabat, Nurul Ghufron Daftar Capim KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ikut mendaftar seleksi capim KPK 2024-2029. Ia menuai sejumlah kontroversi, salah satunya konflik dengan Dewas KPK


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

5 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

6 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

7 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri)  memberikan rompi sebagai simbolis pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

Revisi UU KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari eksekutif dan membuatnya tidak independen. Sepinya pendaftar capim KPK.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

13 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

2 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

2 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

3 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

3 hari lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.