Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Editor

Nurhadi

image-gnews
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 yang diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyebut aturan baru ini merupakan perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebelumnya bebas pajak, untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak,” kata Lusi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.

Menanggapi beragam protes dari warga DKI Jakarta di media sosial, Heru Budi mengatakan soal penerapan pemungutan PBB-P2 untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar tidak akan berdampak pada masyarakat kelas bawah.

“Untuk masyarakat yang di bawah itu kan tidak terkena apa-apa gratis. Kalau dia rumah satu gratis. Semuanya terkena setelah rumah kedua, ketiga dan seterusnya,” kata Heru saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Juni 2024.

Dalam kebijakan sebelumnya, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022, yang diteken eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hunian dengan NJOP kategori tersebut bebas pajak. Lantas, apa perbedaan kebijakan Heru Budi Hartono dengan kebijakan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar?

Heru Budi Hartono

Aturan baru terkait pemungutan pajak hunian NJOP di bawah Rp 2 miliar dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 3, yakni:

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024.

2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut:

a. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan

b. Dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah.

3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.

4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

Dalam beleid yang ditandatangani Heru Budi pada 30 Mei 2024 ini, ada sejumlah klausul baru yang perlu dipahami. Pembebasan pokok pajak 100 persen untuk PBB-P2 yang terutang tahun pajak 2024 tetap diberikan untuk objek pajak atau hunian dengan NJOP sampai dengan Rp 2 miliar. Agar bebas pajak, wajib pajak hunian dengan NJOP hingga Rp 2 miliar harus memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada sistem pajak merupakan yang mutakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Artinya, wajib pajak dengan NJOP hingga Rp 2 miliar yang belum memenuhi kriteria pemuktahiran NIK, maka tidak diberikan pembebasan pokok 100 persen saat membayar pajak huniannya pada 2024. Wajib pajak dapat diberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria. Adapun pemutakhiran data NIK dilakukan dengan mengajukan permohonan mutasi Wajib Pajak.

Anies Baswedan

Adapun kala Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bangunan untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan PBB-P2. Berdasarkan catatan Tempo, Anies meneken beleid tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Anies mengatakan, peraturan ini diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah. Saat itu, Anies menilai, di era pandemi pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut,” kata Anies, Ahad, 12 Juni 2022.

Aturan terkait pemungutan pajak hunian NJOP di bawah Rp 2 miliar dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yaitu:

1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022

a. Objek rumah tinggal milik orang pribadi;

• NJOP sampai < Rp2 miliar: dibebaskan 100 persen

• NJOP > Rp2 miliar: diberikan faktor pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10 persen.

b. Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15 persen.

DESTY LUTHFIANI | ANTARA

Pilihan Editor: Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

4 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

6 jam lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

9 jam lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.


Sekjen PAN Sebut KIM Berupaya Satu Suara di Pilgub Jakarta dan Jabar, Ini Alasannya

9 jam lalu

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas ke-4 di DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2024. Rakernas 4 PAN yang diselenggarakan pada 29 Juni ini akan membahas tentang strategi partai termasuk evaluasi Pemilu dan pelaksanaan Pilkada di sejumlah wilayah, Selain itu PAN juga mengusung anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani menjadi kontestas Pilkada Jakarta 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sekjen PAN Sebut KIM Berupaya Satu Suara di Pilgub Jakarta dan Jabar, Ini Alasannya

Parpol KIM masih menggelar survei akhir untuk menentukan nama-nama yang diusung pada Pilgub Jabar.


Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

10 jam lalu

Sejumlah pengunjung menyaksikan pesta kembang api  pada hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. PT Jakarta International Expo menyebutkan selama 33 hari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang diikuti oleh 2.550 pelaku usaha itu berhasil mencatat transaksi jual beli lebih dari Rp7,5 triliun. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 mencatatkan transaksi Rp 7,5 Triliun


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

11 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman


Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari, Suhu Tertinggi di Tiga Wilayah

13 jam lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari, Suhu Tertinggi di Tiga Wilayah

BMKG memprakirakan sejak pagi hari cuaca di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu cerah.


Deretan Komentar Projo Mengenai Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pilpres Projo Panel Barus (tengah) menjawab pertanyaan awak media pada konferensi pers Rakernas VI Projo di Jakarta, Kamis (12/10/2023). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
Deretan Komentar Projo Mengenai Pilkada 2024

DPP Projo menilai Ridwan Kamil masih menjadi lawan yang setimpal untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024