Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alexander Marwata Diduga Minta Bantuan Program SYL di Kampung Halamannya di Klaten

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata diduga terlibat percakapan politik dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang akrab disapa SYL. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono.

Obrolan yang terjadi melalui pesan singkat tersebut berlangsung pada tahun 2022, tepat sebelum dimulainya penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Pada saat itu, penyelidik KPK sudah mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi. 

Kasdi mengungkapkan bahwa dalam obrolan tersebut, Alexander Marwata meminta bantuan kepada SYL untuk program di kampung halamannya, Klaten.

"Di chatting-nya itu kalau saya tidak salah ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya, Klaten, untuk programnya Pak Menteri," kata Kasdi dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat.

Namun, Kasdi mengaku tidak mengetahui apakah permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh SYL atau tidak.

Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK pada Desember 2023 atas dugaan menggunakan pengaruh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Alex diduga menghubungi Kasdi Subagyono dan meminta agar program pengadaan pupuk di Kementan dapat dialokasikan ke Klaten.

Alex telah diperiksa oleh Dewas KPK pada 28 Februari 2024 perihal tiga laporan dari masyarakat, termasuk dugaan komunikasi dengan Kasdi Subagyono untuk pengadaan pupuk di Klaten, Jawa Tengah. Ia membantah menghubungi pejabat-pejabat Kementerian Pertanian.

“Semua laporan masyarakat tentang saya, ada tiga laporan, sudah diklarifikasi. Termasuk WA dari nomor hp yang menggunakan foto saya ke Mentan seolah-olah saya minta pupuk,” kata Alex kepada Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

“Saya tak punya dan menyimpan nomor HP Mentan dan para pejabat yang menjadi tersangka KPK,” kata Alex.

Profil Klaten 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah. Klaten memiliki wilayah sekitar 655,56 kilometer dengan populasi lebih dari 1,2 juta jiwa.

Klaten dikenal sebagai salah satu pusat pertanian utama di Pulau Jawa. Luas lahan pertaniannya mencapai 70.152 hektar. Pertanian menjadi sektor andalan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah ini. Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta memastikan akses pupuk dengan harga terjangkau bagi petani.

Dilansir dari laman dkpp.klaten.go.id, ketersediaan pupuk bersubsidi diatur dengan prinsip enam tepat yakni tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga. Untuk tahun anggaran 2023, Kabupaten Klaten menerima alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 25.940 ton dan pupuk NPK bersubsidi sebesar 11.500 ton. Harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi ini tetap tidak berubah dari tahun sebelumnya, yakni Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kg untuk NPK.

Sebelumnya, penyidik KPK tengah mendalami proyek pengadaan pupuk di Kementan selama masa jabatan SYL sebagai Menteri Pertanian. Direktur PT Dwimitra Tommy Nursamsu Mardisusanto telah diperiksa untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Disadur dari Antara, pada Jumat, 13 Oktober 2023, KPK resmi menahan Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta atas dugaan korupsi di kementerian tersebut. Kasus ini bermula dari kebijakan pribadi SYL yang membuat pungutan dan menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Selama periode 2020 hingga 2023, SYL menginstruksikan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta untuk mengumpulkan sejumlah uang dari unit eselon I dan II dalam bentuk tunai, transfer bank, serta pemberian barang atau jasa. KPK memperkirakan jumlah uang yang dinikmati oleh SYL bersama KS dan MH mencapai sekitar Rp13,9 miliar.

Para tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KARUNIA PUTRI | MUTIA YUANTISYA | DKPP KLATEN | ANTARA
Pilihan editor: Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Penyidik Minta Publik juga Awasi Seleksi Dewas KPK, Jangan Sampai Pansel Salah Pilih Orang

3 hari lalu

Suasana sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Dewas KPK menunda pembacaan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada kasus penyalahgunaan wewenang berupa intervensi dalam mutasi ASN Kementerian Pertanian karena berdasarkan putusan sela dari PTUN Jakarta meminta Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik Nurul Ghufron dan menunggu hasil putusan di PTUN berkekuatan tetap dan mengikat. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik Minta Publik juga Awasi Seleksi Dewas KPK, Jangan Sampai Pansel Salah Pilih Orang

Eks penyidik KPK mewanti-wanti Pansel jangan sampai salah pilih anggota Dewas KPK. Punya peran menjaga KPK dari dalam.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

3 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Eks Penyidik Minta Publik Pantau Proses Seleksi Dewas, Bukan Cuma Capim KPK

4 hari lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Eks Penyidik Minta Publik Pantau Proses Seleksi Dewas, Bukan Cuma Capim KPK

Dia mengimbau Pansel jangan salah dalam memilih sepuluh anggota Dewas KPK yang punya peran penting dalam menjaga standar etik.


Alasan Komisioner KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata Tak Daftar Capim KPK

4 hari lalu

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-DPR
Alasan Komisioner KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata Tak Daftar Capim KPK

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memutuskan tidak mendaftar dalam seleksi Capim KPK periode 2024-2029.


Alasan Komisioner KPK Nurul Ghufron, Johanis Tanak, dan Pahala Nainggolan Daftar Seleksi Capim KPK

4 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan Komisioner KPK Nurul Ghufron, Johanis Tanak, dan Pahala Nainggolan Daftar Seleksi Capim KPK

Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengikuti pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan atau Capim KPK periode 2024-2029.


Usut Pengeroyokan di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Polisi akan Panggil Satpam PN Jakpus

4 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Usut Pengeroyokan di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Polisi akan Panggil Satpam PN Jakpus

Kedua tersangka pengeroyokan terhadap wartawan usai sidang Syahrul Yasin Limpo itu ditangkap pada 12 Juli 2024


KPK Resmi Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara SYL

4 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Resmi Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara SYL

KPK resmi ajukan banding atas putusan hakim terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di kasus pemerasan di Kementan.


Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

4 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers. Dok. Polri
Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

Mabes Polri telah menyeleksi beberapa nama yang diajukan untuk mengikuti seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK


KPK Periksa Anak dan Cucu Syahrul Yasin Limpo Hari Ini di Perkara TPPU

5 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Anak dan Cucu Syahrul Yasin Limpo Hari Ini di Perkara TPPU

KPK telah menyatakan akan berupaya menyelesaikan berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo secepatnya.


Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

5 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengatakan para pendaftar yang sudah menyertakan dokumennya memiliki latar belakang yang beragam.