Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

Reporter

image-gnews
Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) telah menerima berkas tahap satu dengan tersangka utama, Pegi Setiawan alias Perong atas kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, mengatakan pihaknya telah menerima berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar untuk dilakukan penelitian nanti.

"Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap satu atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu tujuh hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi" kata Nur seperti dikutip Antara, Kamis, 20 Juni 2024

Nur menjelaskan dalam kasus ini terdapat enam jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jabar.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan karena berkas perkara sudah lengkap. Dengan dilimpahkannya perkara ini, kata Sandi, tersangka Pegi alias Perong dapat segera disidangkan seperti delapan terpidana sebelumnya.

“Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong sebanyak 70 orang,” ujar Sandi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024.

Dia menjelaskan, terdapat 18 saksi yang menggerakkan tersangka Pegi. Selain itu, turut diperiksa saksi a de charge atau yang meringankan, serta sejumlah ahli di berbagai bidang. Antara lain ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT. 

Sandi juga mengatakan, penyidik Polda Jawa Barat telah bekerja siang malam dalam menyidik kasus Vina Cirebon secara profesional, prosedural, dan proporsional.

Dengan dilimpahkannya berkas perkara kasus Vina Cirebon ke Kejaksaan, kasus pembunuhan ini akan memulai babak baru. Sejumlah peristiwa pun mengiringi pengusutan kasus tersebut. Berikut beberapa fakta terbaru kasus Vina Cirebon.

1. Kesakasian Palsu di Persidangan

Mabes Polri mengungkap adanya temuan fakta baru terkait saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Sandi mengatakan, adanya permintaan kepada para saksi dari pengacara pelaku agar memberikan keterangan palsu di persidangan.

“Kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan, ini ada sesuatu hal yang menarik. Dalam fakta pengadilan ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku, beserta orang tua para pelaku yang meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya," ujar Sandi dalam konferensi pers.

Kendati demikian, Sandi tidak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok pelaku yang dimaksud. Sandi hanya menyebut, para pengacara dan keluarga itu sempat menjanjikan sejumlah uang kepada saksi agar memberikan keterangan yang meringankan dalam persidangan.

"Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui,” katanya.

2. Hasil Visum Vina dan Eky

Dalam konferensi persnya, Sandi mengungkapkan hasil visum Vina dan Eky pada 2016 silam. “Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum, di mana lukanya cukup parah,” kata Sandi, Rabu. 

Sandi melanjutkan, “lehernya patah--mohon maaf--ada rahang atas rahang bawah juga patah. Ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada.”

Akibat luka-luka tersebut, Eky meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP. Sedangkan Vina, ujar Sandi, masih dalam keadaan hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa Vina tak tertolong.

“Kejadian ini adalah pembunuhan yang cukup sadis, bahkan bisa dibilang sangat sadis dimana korban almarhum ananda Eky dan ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam,” tutur Sandi.

3. Pelaku Ajukan Grasi tapi Ditolak

Mabes Polri mengatakan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky sempat mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, grasi tersebut ditolak. Ada tujuh terpidana yang saat itu mengajukan grasi, di mana pernyataannya sudah dibuat serta ditandatangani secara lengkap sebagai persyaratan. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Grasi tersebut diajukan pada 2019 silam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini yang belum diungkap sebelumnya, para pelaku juga sempat mengajukan grasi kepada Presiden. Grasi tersebut disampaikam oleh para terpidana pada waktu itu, jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019,” ujar Sandi

4. Penyidik Polda Jabar Dilaporkan ke Propam

Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM berencana melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Polri. Pelaporan ini dilakukan karena dugaan penghapusan unggahan Facebook Pegi oleh penyidik Polda Jawa Barat.

Menurut Toni, unggahan yang dihapus penyidik adalah postingan yang menguntungkan Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, 8 tahun lalu.

"Ini dari Cirebon, saya membawa surat pengaduan untuk Propam Polri terkait postingan-postingan akun Pegi Setiawan yang hilang setelah disita oleh penyidik Polda Jawa Barat" ujar Toni saat dihubungi Tempo pada 19, Juni 2024

5. Kuasa Hukum Pegi Lapor ke KPK dan MA

Toni RM diketahui juga bersurat kepada Mahkamah Agung ihwal pengawasan jalannya persidangan kliennya yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Toni mengatakan tujuan pengiriman surat ke Mahkamah Agung agar proses sidang praperadilan dapat berjalan dengan seadil-adilnya. 

“Intinya meminta hakim agung, meminta ketua Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya sidang praperadilan agar berjalan secara fair,” ujar Toni RM kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Sebelumnya, Toni juga bersurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta KPK untuk mengawasi jalannya sidang tersebut.

“Tujuan kami ke KPK, agar KPK memonitor sidang peradilan dan sidang praperadilan Pegi Setiawan ini”, ujar Toni RM kepada Tempo melalui telepon pada Rabu, 19 Juni 2024.

5. Polda Jabar Periksa 70 Saksi

Polda Jabar yang kembali membuka penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky telah memeriksa 70 orang saksi dengan 68 di antaranya adalah saksi baru. sedangkan, dua orang lainnya adalah saksi lama yang kembali diperiksa setelah 8 tahun kasus tersebut.

“Sejauh ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Jules Abraham Abast, Selasa, 11 Juni 2024, seperti dilansir dari Antara.

6. Hotman Paris Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta

Selain itu, Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Hotman mengatakan banyak kejanggalan yang ditemukan di dalam proses penyidikan kasus yang viral setelah diangkat ke dalam film “Vina, Sebelum 7 Hari.” 

Oleh karena itu, Hotman mengimbau agar presiden turun tangan dalam penanganan kasus ini karena Jokowi yang tidak memiliki kepentingan dalam kasus ini. “Bukan tanpa alasan, karena cuma Bapak Presiden yang tidak memiliki kepentingan pada kasus ini,” ujar pengacara kondang tersebut dalam konferensi pers di Mal Kelapa Gading, Selasa, 11 Juni 2024. 

Hotman juga mengusulkan agar presiden membuat tim pencari fakta untuk menguak kasus lama itu. “Kami usul untuk Bapak Presiden untuk membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para profesor yang ahli di bidang hukum pidana untuk menyelidiki kasus ini mulai dari 2016,” ujarnya.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Pegi Setiawan Minta KPK Kawal Praperadilan Kasus Pembunuhan Vina


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

46 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

Rentang waktu Hak Guna Usaha atau HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi melahirkan kontroversi


Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede di Kasus Vina Cirebon, Bareskrim Polri Kumpulkan Keterangan

1 jam lalu

Aep saksi kasus Vina Cirebon. Foto : Youtube
Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede di Kasus Vina Cirebon, Bareskrim Polri Kumpulkan Keterangan

Bareskrim Polri masih mengumpulkan bahan keterangan sebagai upaya tindak lanjut pelaporan Aep dan Dede yang diduga beri kesaksian palsu kasus Vina Cirebon.


Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini.


Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

Jokowi juga mendorong pentingnya melanjutkan pembahasan preferential trade agreement untuk meningkatkan perdagangan RI - Papua Nugini


Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

Presiden Jokowi bertemu James Marape, menyepakati kerja sama bilateral Indonesia-Papua Nugini.


Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

Kebijakan Jokowi memberikan HGU hingga 190 tahun untuk dua siklus dan HGB selama 160 tahun kepada investor IKN menuai kritik dari sejumlah pihak.


Jokowi Terima Kunjungan PM Papua Nugini di Istana Bogor

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Kunjungan PM Papua Nugini di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kerja Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor pagi ini.


Edy Rahmayadi Disebut Mampu Saingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Ini Profilnya

5 jam lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) berjalan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah Sumatera Utara di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Edy Rahmayadi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang digelar PKB guna mendapatkan dukungan dari partai tersebut untuk maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Edy Rahmayadi Disebut Mampu Saingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Ini Profilnya

Pengamat politik mengatakan, Edy Rahmayadi mampu menandingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut. Berikut profilnya.


Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

Konsesi HGU hampir 2 abad bagi investor IKN. Bagaimana tanggapan para pendukung dan penentang Perpres 75/2024.


Istana soal Pengamanan Jokowi usai Kasus Penembakan Trump: Jadi Prioritas Tertinggi, tapi Tetap Beri Ruang Fleksibilitas

6 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana soal Pengamanan Jokowi usai Kasus Penembakan Trump: Jadi Prioritas Tertinggi, tapi Tetap Beri Ruang Fleksibilitas

Istana menyatakan Pasmpres selalu bertindak waspada dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas kepada Presiden Jokowi usai kasus penembakan Trump.