Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Indonesia Darurat TPPO Online Scamming

image-gnews
Jajaran Komisioner Komnas HAM bersama Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dalam acara Peluncuran Kajian TPPO Komnas HAM 2023 di Laprima Hotel, Labuan Bajo, NTT, Kamis, 27 Juni 2024. Foto: TEMPO/Ahmad Faiz
Jajaran Komisioner Komnas HAM bersama Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dalam acara Peluncuran Kajian TPPO Komnas HAM 2023 di Laprima Hotel, Labuan Bajo, NTT, Kamis, 27 Juni 2024. Foto: TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKoordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengungkap tren aduan yang lembaganya terima pada 2023 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus penipuan online atau online scamming.

Anis menjelaskan di bulan-bulan tertentu sepanjang 2023, aduan tentang TPPO online scamming mengalahkan laporan tentang konflik agraria yang biasa diterima Komnas HAM.

“Situasi Indonesia sudah darurat TPPO. Banyak orang yang diperdagangkan di kawasan ASEAN menjadi korban scamming operator judi online,” kata Anis dalam paparannya di acara Peluncuran Kajian TPPO Komnas HAM 2023 di Laprima Hotel, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 27 Juni 2024.

Anis menjelaskan online scamming menjadi tren baru TPPO dan menyasar korban yang memiliki keterampilan tertentu di bidang teknologi informasi (TI). Para penyalur menipu korban dengan menjanjikan akan mempekerjakannya di sektor TI di luar negeri.

“Tetapi kemudian dipekerjakan sebagai operator judi online yang diberi target tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Apabila target tersebut tidak tercapai maka akan mendapatkan sanksi,” kata Ketua Tim TPPO Komnas HAM ini.

Anis mengatakan Online Scamming sudah memenuhi unsur TPPO karena adanya perkerutan, penipuan, dan eksploitasi terhadap korban.

Dalam TPPO modus online scamming, pelaku biasa merekrut korban melalui media sosial. Pelaku lalu mengirim korban ke negara tujuan. Namun, setibanya di lokasi kerja korban disekap, diancam, bekerja melewati batas jam kerja, hingga dipaksa melakukan penipuan online dengan membuat akun palsu dan mencuri identitas orang lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, kata Anis, korban online scamming banyak berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan kasus-kasus WNI di luar negeri terus mengalami kenaikan. Pada 2021 ada 29.223 kasus, 2022 ada 35.149 kasus, dan 2023 melonjak menjadi 53.598 kasus.

Judha membenarkan jika kasus TPPO online scamming mengalami kenaikan. Pada 2021 ada 119 kasus, lalu melonjak menjadi 700 kasus pada 2022, dan naik menjadi 760 kasus pada 2023. “Kita memang belum efektif melakukan penanganan dan pencegahan,” kata Judha di forum yang sama.

Judha menuturkan kasus online scamming paling banyak menimpa WNI yang berada di negara-negara ASEAN. Kemlu RI mencatat ada 3.703 korban online scamming sejak 2020 hingga Maret 2024. Sebanyak 3.699 korban ditangani oleh Perwakilan-Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara dan empat sisanya terjadi di Persatuan Emirat Arab (UEA).

Menurut Judha, ada perubahan tren perdagangan orang saat ini dengan beberapa tahun lalu. Dulu, kata dia, korban TPPO mayoritas berasal dari perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah. “Sekarang mayoritas laki-laki, Gen Z, tech savvy, middle income, dan educated,” ucap Judha. 

Pilihan Editor: Kemenlu Ungkap Jumlah Kasus Penyelundupan Manusia Jauh Lebih Tinggi Dibanding TPPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

13 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

15 jam lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

18 jam lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

18 jam lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

1 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polisi Grebek Markas Judi Online di Grogol Petamburan

Pelaku termasuk dalam jaringan judi online Kamboja. Mereka mengincar situs dengan domain go.id dan ac.id yang memiliki keamanan lemah.


Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

1 hari lalu

Pj Wali Kota Padang Andree Algamar
Pj Wali Kota Padang Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan judi online bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.


Sejak Januari 2023, BNI Blokir 214 Rekening yang Terindikasi Judi Online

1 hari lalu

Suasana pelayanan perbankan Bank BNI Cabang Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bank umum telah meraup laba Rp243,32 triliun sepanjang 2023, tumbuh 20,56% secara tahunan (year on year/yoy) ditopang kinerja moncer bank jumbo. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja laba industri perbankan di Indonesia terdorong oleh raupan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang mencapai Rp529,66 triliun pada 2023, naik 8,57% yoy di tengah tantangan tren suku bunga acuan tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
Sejak Januari 2023, BNI Blokir 214 Rekening yang Terindikasi Judi Online

BNI telah memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas judi online dalam waktu 1,5 tahun terakhir.


8 Pegawai KPK Main Judi Online, Total Deposit Rp 16,8 Juta

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
8 Pegawai KPK Main Judi Online, Total Deposit Rp 16,8 Juta

Jubir KPK mengungkap data transaksi delapan pegawai KPK yang ketahuan main judi online.


Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di masyarakat mulai dari penyelenggaraan haji, Tapera, hingga judi online.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

1 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.