Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jauh Sebelum Judi Online, Indonesia Pernah Legalkan Judi, Masih Ingat SDSB dan KSSB?

image-gnews
Ilustrasi SDSB. Foto: ngopidulur.travel.blog
Ilustrasi SDSB. Foto: ngopidulur.travel.blog
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, Indonesia disebut sudah memasuki darurat judi online. Namun, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian dikeluarkan, judi di Indonesia adalah kegiatan legal yang difasilitasi pemerintah.

Dinukil dari ejournal.uinsaid.ac.id, pada rentang 1945 sampai 1960, untuk mendongkrak perekonomian negara, pemerintah mengadakan Lotre Dana Harapan yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah tanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Sosial. 

Yayasan Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah lembaga yang muncul di era pemerintahan Presiden Soekarno yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan di bidang sosial. Namun, yayasan ini telah ditutup pada tahun 1965. Kemudian pada era kepemimpinan Soeharto, lembaga ini kembali muncul dengan nama yang berbeda yaitu Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) atau saat ini dikenal dengan Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, pada 1974 – 1976 pemerintah melakukan studi banding di Inggris untuk mencermati tentang pelaksanaan model perjudian dalam bentuk undian yang dinamakan forecast. Dengan berbagai pertimbangan dari Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Inteljen Negara (BAKIN), dan Departemen Sosial, Kupon Porkas Sepak Bola diresmikan, peredaran, dan penjualannya pada 28 Desember 1985.

Ilustrasi SDSB. Foto: Istimewa

Perkembangan Istilah Judi

Meurut catatan Sejarah, perjudian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan bentuk dari waktu ke waktu, dari Lotre Dana Harapan hingga SDSB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bermula dari Lotre Undian Harapan yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah tanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Sosial, hasil dari penarikan lotre ini digunakan untuk pembiayaan permasalahan sosial sesuai dengan aturan yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169 tentang penyelenggaraan undian harapan. 

Dana Harapan kemudian ditutup karena protes dari masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial sehingga diganti dengan SSB (Sumbangan Sosial Berhadiah). Akan tetapi dalam sosialisasinya pemerintah menyampaikan bahwasanya hal tersebut bukanlah judi, melainkan suatu sumbangan. 

Ilustrasi SDSB. Foto: Istimewa

Setelahhnya, KSSB (Kupon Sumbangan Sosial Berhadiah) diberlakukan sejak 1979 dan dicetak dan diundi sebanyak 4 juta lembar. Namun hal ini hanya berlaku 9 tahun saja dan diganti dengan SDSB di penghujung 1988-an. Peredaran KSSB saat itu diikuti dengan beredarnya porkas dan berganti menjadi KSOB pada 1987. 

Pelaksanaan KSOB mengacu pada SK Menteri Sosial nomor 29/BSS 1987. Keberadaan KSOB sama halnya dengan Porkas, hanya berlangsung singkat. KSOB dan TSSB selanjutnya digantikan oleh SDSB. Hingga pada 1993, izin dari SDSB dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah karena penolakan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk aksi mahasiswa dan fatwa dari MUI yang mengharamkan SDSB.

Pilihan Editor: Kasus-kasus Kriminal Akibat Judi Online Termasuk Polwan bakar Suami dan Pembunuhan Ibu Kandung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

8 jam lalu

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menegaskan pentingnya ASN mengembangkan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya.


Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

1 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa satgas judi online telah mengantongi data ratusan jurnalis yang bermain judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kejati Jateng Dalami 7 Pegawai Kejaksaan di Provinsinya yang Terindikasi Judi Online

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengusut 7 pegawai Kejaksaan di provinsi tersebut yang terindikasi terjerat judi online.


Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

1 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

Puspom TNI tengah menyelidiki dugaan keterlibatan prajurit TNI di kasus kebakaran rumah dan kematian wartawan Tribrata TV Rico Pasaribu dan keluarga.


Polisi Bubarkan Judi Sabung Ayam di Bekasi, 70 Orang Diringkus

2 hari lalu

Ilustrasi seorang penjudi di tempat sabung ayam di Haiti. AP/Ricardo Arduengo
Polisi Bubarkan Judi Sabung Ayam di Bekasi, 70 Orang Diringkus

Praktik judi sabung ayam ini dilakukan di tempat yang tersembunyi dan juga tertutup di Jatimekar, Bekasi.


Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, Polda Sumut Gelar Rekonstruksi

4 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Eva melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. TEMPO/Subekti
Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, Polda Sumut Gelar Rekonstruksi

Polda Sumut menggelar rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

4 hari lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

5 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya Hukuman, Ini yang Dibutuhkan Pelaku Judi Online Menurut Psikolog

Masalah judi online tidak akan selesai jika pelaku hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Simak penjelasan psikolog.


Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

6 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Judi Online Faktor Utama Penyebab Perceraian, Psikolog: Harus Diterapi untuk Lepas dari Kecanduan

Judi online disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang dekat dengan aktivitas ini.


Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

6 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perceraian Massal di Gresik Dipicu Judi Online, Psikolog UI: Berdampak Suka Bohong dan Gangguan Emosi

Dampak judi online berujung pada sifat suka berbohong dan emosi tidak stabil akibat stres akan kekalahan.


Penasihat Khusus Presiden AS Puji Capaian Mensos

6 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Penasihat Khusus bidang Hak Disabilitas Internasional Presiden Amerika Serikat HE Sara Minkara, di Gedung Harry S. Truman, Kantor Kementerian Luar Negeri AS, New York, Rabu, 27 Juli 2024. Dok. Kemensos
Penasihat Khusus Presiden AS Puji Capaian Mensos

Risma menjabarkan berbagai program yang sangat memperhatikan penyandang disabilitas.