Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebelum Judi Online, Pemerintah Pernah Legalkan Judi Porkas dan SDSB yang Dikelola Robby Sumampow dan Robby Tjahyadi

image-gnews
Besama Robby Tjahyadi, Robby Sumampow dipercaya Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial sebagai pengelola Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada zaman Orde Baru. SDSB merupakan kupon lotere yang memiliki unsur perjudian, yang kemudian dihapuskan karena desakan masyarakat. Istimewa
Besama Robby Tjahyadi, Robby Sumampow dipercaya Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial sebagai pengelola Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada zaman Orde Baru. SDSB merupakan kupon lotere yang memiliki unsur perjudian, yang kemudian dihapuskan karena desakan masyarakat. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewasa ini judi online kian marak di Indonesia kendati dilarang pemerintah. Ternyata, sebelum menjadi ilegal, judi pernah dibolehkan di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu yang disokong oleh pemerintah adalah Pekan Olah Raga dan Ketangkasan atau Porkas dan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB. Pengelolanya Robby Sumampow dan Robby Tjahyadi.

Jejak judi legal di Indonesia bermula dari lotre Undian Harapan yang dikelola oleh pemerintah di bawah tanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Sosial. Hasil dari penarikan lotre ini digunakan untuk pembiayaan permasalahan sosial. Bahkan regulasinya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169 tentang Penyelenggaraan Undian Harapan.

Undian Harapan kemudian ditutup. Judi legal tersebut diprotes masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial. Kendati ditutup, judi legal tetap diupayakan dan diganti dengan Sumbangan Sosial Berhadiah atau SSB. Dalam sosialisasinya, pemerintah menyampaikan hal tersebut bukanlah judi, melainkan suatu sumbangan.

Setelahnya, SSB diganti dengan Kupon Sumbangan Sosial Berhadiah atau KSSB yang diberlakukan sejak 1979 dan dicetak dan diundi sebanyak 4 juta lembar. Peredaran KSSB saat itu diikuti dengan beredarnya Porkas dan berganti menjadi KSOB pada 1987. Keberadaan KSOB sama halnya dengan Porkas, hanya berlangsung singkat.

KSOB dan KSSB selanjutnya digantikan oleh SDSB. Namun SDSB juga tak bertahan lama. Penolakan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk aksi mahasiswa dan fatwa dari MUI yang mengharamkan SDSB, membuat pemerintah mencabut izin judi legal tersebut pada 1993. Sejak itu, berakhirlah era judi legal di Tanah Air.

Seluk-beluk SDSB

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim, Muhammad Syamsudin dalam tulisannya di laman NU Online menceritakan kembali seluk-beluk SDSB. Dulu, SDSB marak diperjualbelikan dalam bentuk kupon antara 1989-an sampai media 1990-an. Bentuk fisiknya memang kupon, yaitu secarik kertas. Siapa yang memberikan sumbangan Rp 1.000 rupiah, akan diberi kupon undian bernomor.

Era itu seribu rupiah sama dengan 2 sampai 3 kilogram beras. Tentu khalayak berpikir dua kali untuk memberikan sumbangan. Namun, karena diberi kupon undian yang mana masyarakat diiming-imingi hadiah bila beruntung, SDSB pun ramai dibeli. Apalagi disponsori oleh Presiden Soeharto di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Soedomo.

Karena dilegalkan, banyak masyarakat yang terkelabui SDSB ini. Kepercayaan akan hal mistik membuat masyarakat melakukan hal-hal tidak lazim. Banyak orang yang sampai rela tidur di kuburan, punden, atau nyepi di tepi sungai di tengah malam. Tujuannya? Agar nomor undian berhadiah SDSB-nya jatuh kepada dirinya.

“Jadi, membeli kupon SDSB, adalah sama dengan membeli kupon taruhan. Masyarakat tidak pernah tahu, apa yang ditaruhkan. Yang jelas, pasti sebuah kegiatan semacam kasino perjudian yang akbar. Mengapa? Sebab, pejabat sekelas Menteri Koordinator Bidang Keamanan selama beberapa generasi Kabinet Pembangunan Lima Tahun (Pelita) justru yang merupakan komandan utamanya totohan tersebut. Dan Presiden Soeharto selaku Kepala Negara tidak berbuat apa-apa,” tulis Syamsudin.

Sosok di balik Porkas dan SDSB

Robby Sumampow disebut-sebut sebagai orang di balik Porkas dan SDSB. Bersama Robby Tjahjadi, mafia penyelundup mobil mewah era 1970-an, seperti halnya SDSB, dia mengelola Porkas di bawah naungan Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Kala itu, untuk merealisasikan Porkas, Soeharto disebut menugaskan Menteri Sosial dengan dibiayai Robby untuk studi banding ke Inggris.

Studi banding tersebut bertujuan untuk mempelajari dan menciptkan model undian judi berkedok. Dalam Managing National Lottery Distribution Fund Balances, terbitan lembaga resmi Inggris, perhitungan lotre di negara itu bukan semata-mata tebakan. Tetapi semacam permainan berhitung yang rumit. Pemerintah Indonesia kala itu mencoba melakukan hal yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua tahun studi banding dan penelitian dirasa cukup, pemerintah lalu meresmikan Porkas pada 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Sosial nomor BBS-10-12/85. Judi ilegal Porkas beroperasi selama delapan tahun sebelum akhirnya diprotes Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga kelompok masyarakat sipil. Porkas dituding tak lain dari perjudian terselubung.

Kala itu massa aksi sampai membakar sejumlah gerai penjualan kupon Porkas. Pengunjuk rasa geram lantaran pemerintah terkesan lamban melakukan tindakan. Padahal ekses-ekses buruk terkait Porkas sudah terpampang nyata. Peredaran kupon Porkas, SDSB dan berbagai judi legal akhirnya dihentikan pada November 1993 ketika Menteri Sosial Endang Kusuma InteN Soeweno menghapus izin undian berhadiah tersebut.

Profil Robby Sumampow

Robby Sumampow dikenal sebagai seorang pebisnis yang memulai usahanya di Solo dalam bidang jual beli motor. Dia kemudian hijrah ke Jakarta untuk berbisnis kain. Bisnis tersebut semakin berkibar sehingga dia mampu membuka pabrik tekstil.

Robby merupakan keturunan Tiongkok. Nama lahirnya ialah Le Kian Tiong. Ia kemudian diadopsi oleh seorang polisi kelahiran Menado yang memiliki Fam Sumampow. Ketika warga China diharuskan memiliki nama Indonesia, ia kemudian menggunakan nama Robby Sumampow.

Moncernya bisnis Robby tidak lepas dari kedekatannya terhadap penguasa pada waktu itu. Dia bahkan mendapat keistimewaan untuk mengembangkan bisnis di Timor Timur, menjadi salah satu dari segelintir pengusaha yang berani membuka usaha di daerah yang mala itu masih dilanda konflik.

Dari sanalah Robby kemudian menjadi sangat dekat dengan Keluarga Cendana, sebutan keluarga Soeharto. Sehingga ia punya keistimewaan untuk mengembangkan bisnis ke berbagai lini. Salah satunya bisnis perjudian kasino di Pulau Chrismast, Australia di lepas pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Bisnisnya itu tak tersentuh hukum lantaran legal.

Bahkan Robby, yang juga dijuluki sebagai Raja Judi, kemudian membiayai studi banding Kementerian Sosial ke Inggris untuk meneliti penerapan judi legal. Studi banding itulah yang kemudian melahirkan Porkas maupun SDSB. Sebuah judi ala pemerintah berkedok undian sumbangan.

Selain mengelola porkas melalui YDBKS, Robby juga mengelola sejumlah grup usaha lain. Mulai dari deretan hotel di Solo, klub hingga hotel Haila Executive Club di Ancol Jakarta Utara. Dia juga menjadi salah satu pemegang saham di Perusahaan pengelola jalan tol swasta pertama di Indonesia PT. Citra Marga Nusaphala (CMNP) bersama putri sulung Soeharto, Siti Hardiyati Rukmana.

Pada Agustus 2013, Robby masuk Islam dan menjadi mualaf setelah dibimbing oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf bertepatan dengan 27 Ramadan. Dia meninggal pada 11 Oktober 2020 di Singapura. Menurut Heru Notonegoro, sahabat sekaligus pengacara mendiang, pengusaha yang dekat dengan tokoh-tokoh orde baru itu memang sering sakit selama beberapa tahun terakhir. “Sudah cukup tua, usianya 76 tahun,” kata dia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | AHMAD RAFIQ | NU ONLINE

Pilihan Editor: Jauh Sebelum Judi Online, Indonesia Pernah Legalkan Judi, Masih Ingat SDSB dan KSSB?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

2 jam lalu

Novel Baswedan, Aulia Postiera, dan Haris Azhar. Youtube
Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

Eks penyidik KPK Aulia Postiera dan aktivis HAM Haris Azhar curiga peretasan PDNS oleh kelompok Brain Chiper pengalihan isu penanganan judi online.


164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

5 jam lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kiri), Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono (tengah), Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kanan) menunjukan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

Dewan Pers menyatakan tak bisa menindak 164 wartawan yang bermain judi online.


PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Wartawan Mulai Rp 20 Ribu hingga Rp 700 Juta

23 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Wartawan Mulai Rp 20 Ribu hingga Rp 700 Juta

Terdapat 164 wartawan yang terjerat judi online pada 2023. Dari jumlah itu, total transaksi mencapai Rp 1,4 miliar.


PPATK: 164 Wartawan Main Judi Online, Deposit Terbesar Rp 700 Juta Setahun

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK: 164 Wartawan Main Judi Online, Deposit Terbesar Rp 700 Juta Setahun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ratusan wartawan terdeteksi bermain judi online. Transaksi terbesar mencapai Rp 700 juta.


Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

1 hari lalu

Tiga dari empat pelaku promoter Judi Online dihadirkan saat Satreskrim Polres Bogor merilis pemberantasan judi online di Mapolres Bogor, Cibinong. Selasa, 2 Juli 2024. Dok. Polres Bogor
Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

Pakar Sosial menilai para bandar judi online memang sengaja mengincar masyarakat berpenghasilan rendah.


Deretan Selebgram yang Promosikan Judi Online, dari Bogor Sampai DIY

2 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang bermain judi online, pada Kamis, 27 Juni 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Deretan Selebgram yang Promosikan Judi Online, dari Bogor Sampai DIY

Ramai kasus selebgram dan influencer media sosial yang mempromosikan situs judi online. Mayoritas dari Bogor, ada yang dari DIY.


MKD Telah Periksa 2 Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

2 hari lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
MKD Telah Periksa 2 Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

MKD DPR RI telah memeriksa dua orang Anggota DPR yang diduga terlibat atau bermain judi online.


Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

Menko PMK Muhadjir Effendy kerap lontarkan pernyataan kontroversial. Mulai bansos korban judi online, saran uang wisuda besar, pinjol mahasiswa.


BNI Blokir Rekening yang Terindikasi Transaksi Judi Online

2 hari lalu

Gedung BNI di Jakarta.
BNI Blokir Rekening yang Terindikasi Transaksi Judi Online

BNI mengklaim telah memblokir rekening nasabah yang terindikasi transaksi judi online, sebagaimana yang diperintahkan oleh OJK.


Kababinkum TNI Sebut Sanksi bagi Prajurit Terlibat Judi Online Bisa Sampai Pemecatan

2 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kababinkum TNI Sebut Sanksi bagi Prajurit Terlibat Judi Online Bisa Sampai Pemecatan

Prajurit TNI yang terlibat judi online bisa berujung pemecatan, setelah melalui proses pengadilan.