Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beredar Video Mobil Damkar Depok Tak Bisa Isi BBM di SPBU karena Saldo Kartu Habis

image-gnews
Ilustrasi kebakaran. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi kebakaran. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beredar video personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Depok yang mengeluhkan tidak bisa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU lantaran kartu topup mereka tidak ada saldo.

Dalam video tersebut sang petugas mengungkapkan solar armada yang dibawa sudah sisa setengah dan tengah mengantre di SPBU.

"Solar tinggal setengah, kalau kebakaran hitung waktu hitung waktu," keluh petugas dari dalam armada.

Video berdurasi 54 detik tersebut petugas juga meminta kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan di Damkar Depok terkait penggunaan anggaran untuk BBM mobil pemadam.

"Kebiasaan nih, emang kebakaran bisa nunggu solar apa, pejabat diminta solar dulu baru diisi, bukannya inisiatip, anggaran di pendem aja, udah 2 bulan," kata petugas tersebut.

Video tersebut berlanjut dengan menunjukkan kartu Topup yang digunakan untuk mengisi BBM jenis solar bagi mobil pemadam di salah satu SPBU.

"Pak Jaksa, solar abis semua Pak Jaksa, ni mobil unit pemadam di pom bensin enggak ngisi, tolong dah periksa Pak Jaksa ini semua, tolong dah masa pemadam libur," geram petugas Damkar sambil menunjukkan nominal saldo yang sisa Rp75 ribu dan kartu lainnya kosong.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Adnan Mahyudin menjelaskan dinasnya ada anggaran untuk BBM Solar, tetapi dibagi jadi enam pos, yakni satu di markas komando (makol, sisanya di 5 unit pelaksana teknis (UPT).

"Sistem pembiayaannya disesuaikan dengan pemakaian solar, kejadian tadi itu mungkin terjadi kesalahpahaman, bahwa sebenarnya kita biasanya tiap bulan menyampaikan pembayarannya Rp5 juta per bulan untuk UPT," kata Adnan saat dikonfirmasi, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Menurut Adnan, dalam 1 bulan pemakaiannya disetop dulu untuk pengendalian, misalnya anggaran per bulan Rp5 juta, tetapi dipakai Rp3,2 juta, sehingga ada sisa saldo Rp1,8 juta.

"Oleh SPBU dan teman-teman di UPT disetop dulu sebagai pengendalian agar kita tahu selama 1 bulan itu pengisian Rp3,2 juta, berarti kita sudah menyampaikan anggaran Rp5 juta pada SPBU, nanti yang Rp1,8 juta itu akan dikembalikan ke kas daerah," jelas Adnan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, lanjut Adnan, jika anggota di UPT  mengisi BBM dan saldonya tidak cukup, maka bisa menghubungi pimpinan di UPT dan diteruskan ke SPBU untik diisi lebih dulu, sementara topup akan menyusul di bulan berikutnya.

"Jadi pemakaian BBM sesuai dengan kebutuhan, dan tiap bulan biasa kami ada pengendalian, biasa tiap bulan itu berapa sih yang diisi untuk BBM," terang Adnan

Sedangkan anggaran BBM di UPT tiap tahun sekitar Rp60 juta, dan jika tidak habis dipakai akan dikembalikan sebelum tahun anggaran habis, disebutnya sisa anggaran pemakaian

"Sama dengan di Mako, itu sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Adnan menilai, jika ada komunikasi dengan pimpinan dan langsung menghubungi SPBU, sebenarnya tidak ada hambatan dalam pengisian BBM untuk armada Damkar.

"Kami jujur uang masih ada dan tidak ada kekosongan bahan bakar, anggarannya masih banyak, karena baru dipakai selama 6 bulan. Seperti di UPT, Rp60 juta dan itu belum dipakai sampai Rp30 juta sebenarnya, masih ada sisa," tuturnya.

Adnan pun akan melakukan pembinaan untuk anggota terkait sistem pembayaran di dinasnya dan melakukan klarifikasi terkait permasalahan di lapangan.

Ia juga mengaku siap menjelaskan kepada aparat penegak hukum (APH) tentang video mobil damkar Depok yang beredar tersebut.

"Saya tidak bisa bicara bersedia enggak sedia, itu kan kewenangan dari aparat hukum. Saya akan menjelaskan seperti ini, sama penjelasannya," ucap Adnan.

Pilihan Editor: Jawab Pantun Jaksa Soal Biduan, Kuasa Hukum Sebut Air Mata Syahrul Yasin Limpo Bukan Tangisan Rekayasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Depok Ungkap Kesepakatan Terkini di TPPAS Lulut-Nambo: Operasional Akhir Juli, 50 Ton Dulu untuk 4 Daerah

5 jam lalu

Foto udara Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Mei 2024. Percepatan operasional TPPAS Lulut Nambo yang ditargetkan mampu mengolah 2.300 ton sampah perhari itu merupakan kepentingan lintas kabupaten/kota untuk  melayani empat wilayah lintas provinsi, yakni Kota/Kabupaten Bogor serta Kota Depok (Jawa Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten) dan akan beroperasi pada Juni 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Depok Ungkap Kesepakatan Terkini di TPPAS Lulut-Nambo: Operasional Akhir Juli, 50 Ton Dulu untuk 4 Daerah

Dari kesepakatan kapasitas awal tersebut, Depok hanya dapat jatah 5 ton. Kapasitas TPPAS Lulut-Nambo perencanaannya sampai 2.300 ton per hari.


Polres Metro Depok Gelar Operasi Patuh Jaya 2024, Ini Sasaran Pelanggaran dan Titik Lokasi Operasi

6 jam lalu

Petugas Kepolisian bertugas saat Operasi Patuh Jaya 2023 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin 10 Juli 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polres Metro Depok Gelar Operasi Patuh Jaya 2024, Ini Sasaran Pelanggaran dan Titik Lokasi Operasi

Polres Metro Depok menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 selama 2 pekan dari 15 hingga 28 juli 2024 mendatang.


Wakil Wali Kota Sebut Siapkan Subsidi untuk BISKITA Trans Depok

13 jam lalu

Penumpang saat menaiki Biskita Trans Depok di Terminal Depok Baru, Margonda, Depok, Jawa Barat, Minggu, 14 Juli 2024. Pada tahap awal, layanan Biskita Trans Depok akan melintasi 45 pemberhentian dengan pemberangkatan setiap 10 menit sekali. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Wali Kota Sebut Siapkan Subsidi untuk BISKITA Trans Depok

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak warga untuk memaksimalkan keberadaan layanan Bus By the Service (BTS) BISKITA Trans Depok.


Depok Akan Larang Secara Bertahap Angkot yang Sudah Uzur

1 hari lalu

Armada angkot AC saat uji coba di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Akan Larang Secara Bertahap Angkot yang Sudah Uzur

Pemkot Depok tengah melakukan uji coba angkot AC dengan rute Terminal Depok-Terminal Jatijajar bertarif Rp 1.000 selama masa uji coba.


Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

1 hari lalu

Tangkapan layar aplikasi DWS yang diretas, Sabtu, 13 Juli 2024.
Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

Kelompok Garuda Security X Masyarakat Indonesia meretas Aplikasi Depok Single Window (DSW) milik Pemerintah Kota Depok.


Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

2 hari lalu

Armada Angkot AC saat uji coba di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

Sebentar lagi di Depok akan meluncur angkot berpendingin udara dengan pembayaran nontunai. Kadishub Kota Depok Zamrowi menyebut baru ada 10 unit.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

3 hari lalu

Warga mengisi BBM jenis solar di SPBU Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta, Rabu, 14 September 2022. PT Pertamina akan membuat 250 titik SPBU khusus nelayan di Indonesia agar distribusi subsidi BBM tepat sasaran. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan melanjutkan tren penguatan dalam rentang Rp 16.140-Rp 16.230 per dolar AS.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

3 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

3 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi