TEMPO.CO, Jakarta - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengunjungi sejumlah NGO atau non governmental organization dan lembaga pada hari terakhir aksi cuti bersama se-Indonesia 7-11 Oktober 2024. Siapa saja yang mereka kunjungi?
Setidaknya ada 148 hakim yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan audiensi di Jakarta saat melakukan cuti massal. Sementara itu sebanyak 1.748 hakim se-Indonesia mengikuti gerakan cuti bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan ini.
"Pukul 09.00–12.00, NGO visit," kata Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, dalam keterangan resmi pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Adapun NGO yang akan dikunjungi adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
"Pukul 13.00–selesai, silaturrahmi dengan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)," ujar Fauzan.
Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia juga telah bersilaturahmi dan baraudiensi dengan sejumlah kementerian atau lembaga. "Responnya positif," komentar Fauzan saat dikonfirmasi Tempo secara terpisah, Kamis, 10 Oktober 2024.
Pada hari pertama cuti bersama, mereka beraudiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta Kementerian Hukum dan HAM. Audiensi itu juga dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Komisi Yudisial (KY).
Pada hari kedua, perwakilan SHI bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemenkeu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka juga bertemu sejumlah tokoh, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Jimly Asshiddiqie dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.
Pada hari ketiga, Solidaritas Hakim Indonesia kembali menemui KY. Selain itu, mereka juga melakukan media visit ke Narasi dan Hukum Online.
Pada hari keempat, SHI bertemu dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Pemuda Katolik, serta mengunjungi media Kompas dan Tempo.
Pilihan Editor: Akui Hukuman Mati Melanggar HAM, Kejaksaan Agung: Dalam Keadilan Harus Memilih
