Aktivis Aksi Kamisan Tak akan Kirim Surat ke Presiden Lagi saat Prabowo Memimpin Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang dari berbagai kalangan menghadiri Aksi Kamisan terakhir sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dengan pakaian serba hitam, kerumunan massa ini berkumpul di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 17 Oktober 2024.

Menurut pantauan Tempo, Aksi Kamisan ini dimulai sekitar pukul 15.33. Ratusan orang berduduk membuat setengah lingkaran di seberang Istana Negara tempat Jokowi berkantor. Puluhan polisi juga terlihat berjaga di pinggir kerumunan. Aksi Kamisan ke-836 ini dinilai monumental, mengingat Presiden Terpilih Prabowo Subianto—seorang mantan tentara yang diduga melanggar HAM—akan dilantik Ahad ini. 

Aktivis sekaligus advokat hak asasi manusia, Asfinawati, mengatakan para aktivis Kamisan telah menyetujui bahwa aksi kali ini menjadi kali terakhir mereka mengirimkan surat kepada pemimpin negara.

“Tidak masuk akal kami memberikan surat kepada presiden untuk menuntaskan pelanggaran HAM, jika pelaku pelanggaran HAM adalah presiden itu sendiri,” ucap Asfinawati di Aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menuturkan, Aksi Kamisan kali ini merupakan akhir untuk menuju awal yang baru. Asfinawati menilai pelantikan Prabowo Ahad besok sebagai babak baru dari pembajakan demokrasi negara. “Kejahatan itu bukan lagi ada di pinggir-pinggir, kejahatan itu tidak merayap di waktu malam,” ucapnya. “Tapi kejahatan itu secara terang benderang akan dilantik menjadi orang nomor satu dalam sistem presidensial Indonesia”.

Sepakat dengan Asfinawati, penggagas Aksi Kamisan sekaligus aktivis HAM, Maria Catarina Sumarsih, menegaskan para aktivis tak lagi akan berkirim surat kepada presiden untuk meminta menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. “Kami mulai Kamis yang akan datang, tidak lagi akan mengirim surat kepada presiden,” kata Sumarsih.

Ia menjelaskan, selama Jokowi menjabat, aktivis Aksi Kamisan telah mengirimkan sebanyak 476 surat. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mereka mengirimkan 339 surat. “Mungkin itu alasan kenapa kami tidak mengirim surat lagi kepada Presiden Republik Indonesia seperti yang setiap Kamis biasa kami lakukan,” katanya.

Aksi Kamisan terakhir di periode pemerintahan Jokowi ini dihadiri ratusan aktivis, pegiat HAM, mahasiswa, dan juga keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Perwakilan organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Imparsial juga turut hadir. 

Pilihan Editor: Pelaku Pencurian Data Pribadi di Bali Bayar Rp 25 Juta untuk Beli 300 Ribu NIK