TEMPO.CO, Jakarta- Banyaknya keluhan seputar proses online Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) membuat wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama memutuskan membuka kembali proses verifikasi calon murid.
"Keputusan membuka proses verifikasi ini berdasarkan hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan dengan Wakil Gubernur melalui telepon kemarin pukul 15.30," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Sulistiono, kepada Tempo, Rabu 3 Juli 2013.
Ahok --sapaan akrab Basuki Tjahaja-- meminta Dinas Pendidikan kembali membuka proses verifikasi yang sebenarnya sudah tutup pada 26 Juni 2013, pekan lalu. Arahan melalui telepon itu pun disaksikan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang TK/SD/PLB, petugas posko PPDB 2013, dan tim PPDB Telkom. Padahal, berdasarkan aturan, verifikasi tidak bisa dilakukan lagi pada pendaftaran langsung tahap I lokal yang dimulai Senin, 1 Juli 2013.
Bagi calon siswa yang tidak bisa atau tidak sempat melakukan verifikasi atau lapor diri pada tahap I umum dan I lokal, calon siswa juga bisa mengikuti tahap II umum, yang dibuka pada 6-8 Juli mendatang. Dinas juga meminta setiap sekolah melakukan pemberitahuan kepada orang tua siswa untuk sosialisasi.
Dalam tahap II umum, Dinas Pendidikan akan mengumumkan jumlah bangku di setiap sekolah yang belum terisi. Bedanya, bangku itu tidak lagi diperebutkan secara lokal, namun dibuka untuk umum.
Sebelumnya, pada Senin 1 Juli 2013 lalu, sekitar delapan orang perwakilan orang tua murid datang mengadu kepada Basuki Tjahaya Purnama karena tidak bisa mendaftar proses penerimaan siswa baru tahap lokal. ID anaknya terkunci sehingga tidak bisa mendaftar seleksi tingkat lokal. Rupanya mereka tidak melakukan verifikasi, sehingga anak mereka tidak bisa mendaftar di tahap seleksi lokal.
Karena itu, para orangtua siswa itu meminta Dinas Pendidikan membuka akses pendaftaran lokal bagi siswa yang tak lolos di seleksi provinsi. Syarat harus melakukan verifikasi itu dinilai membingungkan karena informasi yang simpang siur.
"Memang seharusnya dibuka sajalah aksesnya, jangan hanya persoalan verifikasi ini jadi penghalang. Biarkan saja siswa-siswa itu bersaing," kata Basuki di Balai Kota, Senin 1 Juli 2013 lalu.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Agus Suryadika, mengakui sistem zonasi yang baru diterapkan pada tahun ini memang masih banyak kekurangan. Namun, ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. "Intinya ini proses belajar. Enggak bisa langsung mulus jalannya. Setelah ada arahan dibuka, ya dibuka," ujar Agus di Kantor Dinas Pendidikan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Sedang untuk proses verifikasi, kata Agus, sudah dilakukan sejak lama 2006. Namun saat ini banyak warga yang kurang tanggap dalam mengikuti proses PPDB yang baru memasuki tahap lokal ini. "Kami akui sosialisasi untuk tahap lokal masih kurang," ujarnya.
SUTJI DECILYA
Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta
Berita Terpopuler:
Wartawati Korban Pemerkosaan Mulai Terbuka ke Polisi
PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!'
Rumah Banyak, Satu yang Jadi Favorit Djoko Susilo
Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi 'Montana'
Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF
