Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

image-gnews
Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024.

Ketua Majelis Hakim, Yogi Dulhadi, memutuskan untuk menjatuhkan vonis penjara selama satu tahun terhadap terdakwa setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang dianggap sebagai penodaan terhadap suatu agama.

“Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun,” katanya.

Di dalam pengadilan, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa masa penahanan yang telah dilewati oleh Panji Gumilang akan dikurangkan secara penuh dari hukuman yang dijatuhkan. Namun, meskipun demikian, pihak pengadilan meminta agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Penetapan status tersangka terhadap Panji Gumilang menambah deretan orang-orang yang terjerat pasal penistaan agama. Selain Panji, beberapa tersangka kasus penistaan agama antara lain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Lina Mukherjee, Arya Wedakarna hingga Muhammad Kece.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal juga sebagai Ahok, terperangkap dalam kasus penistaan agama karena pernyataannya saat mempromosikan program budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu pada September 2016. Dalam pidatonya yang berlangsung selama 40 menit, terdapat segmen selama 13 detik yang menjadi kontroversi bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok tergelincir dalam perkataannya saat mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Maidah ayat 51.

Ahok diadili dengan berbagai tuduhan, termasuk Pasal 156a atau Pasal 156 KUHP. Namun, jaksa menganggap bahwa Ahok terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu menghina kelompok tertentu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Ahok. Dia menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari dan dibebaskan pada 24 Januari 2019. Saat ini, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Roy Suryo

Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya lantaran mengunggah meme stupa mirip Presiden Joko Widodo di akun media sosialnya pada 7 Juni 2022. Postingan meme stupa Candi Borobudur Roy Suryo itu dilaporkan oleh organisasi Dharmapala atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian ke Polda Metro Jaya.

Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Dia terancam pidana kurungan maksimal 6 tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Roy Suryo dengan pidana 9 bulan penjara. Majelis hakim tingkat banding menambah hukuman Roy dengan mewajibkan membayar denda sebanyak Rp 150 juta subsider dua bulan penjara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lina Mukheerje

Dikarenakan merekam dirinya makan babi sambil mengucapkan "Bismillah...", Selebgram Lina Mukherjee harus menghadapi konsekuensi hukum. Dia dilaporkan oleh Sapriadi, seorang penasihat hukum, ke SPKT Polda Sumatera Selatan pada tanggal 15 Maret 2023. Lina dituduh melakukan penistaan agama melalui sebuah video konten yang dipostingnya di akun TikTok @Linamukherjee_.

Dalam video yang berdurasi lebih dari 5 menit tersebut, Lina mengaku sebagai seorang Muslim yang sengaja mengonsumsi kulit babi sambil mengucapkan bismillah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Lina terancam mendapat hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Arya Wedakarna

Ketua Harian Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Agus Samijaya, bersama dengan 25 Organisasi Masyarakat Islam, melaporkan Anggota DPD RI Bali Arya Wedakarna atas dugaan penistaan agama. Arya dilaporkan karena dugaan penistaan agama yang melanggar Pasal Ujaran Kebencian Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta atau Pasal 156 dan Pasal 156 Ayat (1) KUHP.

Hal ini berawal dari penyebaran video viral yang menampilkan Arya menyatakan bahwa staf penyambut tamu atau frontliner seharusnya merupakan orang asli daerah yang tidak memakai penutup kepala. Pernyataan Arya ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, sehingga sekitar 200 umat Muslim Bali melakukan demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawabannya.

Muhammad Kece

Pada Rabu, 6 April 2022, Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus penistaan agama yang melibatkan Muhammad Kece, dengan hukuman penjara selama 10 tahun setelah dipotong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Ketua majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa M Kece telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam persidangan atas dakwaan menyiarkan berita bohong. Tindakan yang dilakukan oleh M Kece juga dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga perbuatan tersebut diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bersamaan dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUKMA KANTHI NURANI  I  HENDRIK KHOIRUL MUHID | SYARISYA KUSUMA RAHMANDA

Pilihan Editor: Mereka Dijerat Kasus Penistaan Agama: Ahik, Lina Mukherjee, Roy Suryo, Terakhir Panji Gumilang

https://nasional.tempo.co/read/1755888/mereka-dijerat-kasus-penistaan-agama-ahok-lina-mukherjee-roy-suryo-terakhir-panji-gumilang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

2 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Bunyi Pasal KUHP Ancaman Penggelapan Uang yang Dijatuhkan kepada Eks Manajer Fuji

3 hari lalu

Konferensi pers kasus penggelapan uang artis Fuji, oleh eks manajernya Batara Ageng, di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Bunyi Pasal KUHP Ancaman Penggelapan Uang yang Dijatuhkan kepada Eks Manajer Fuji

Batara Ageng, mantan manajer Fujianti Utami Putri terancam pidana tindak penggelapan uang sesuai dalam KUHP. Begini bunyi pasal hukuman ini.


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

5 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?


Kilas Balik Vonis Ferdy Sambo sebagai Otak Pembunuhan Brigadir Yosua, Hukuman Mati Jadi Penjara Seumur Hidup

8 hari lalu

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi melakukan adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah dinas di Jalan Duren Tiga Barat, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022. Pasangan suami istri yang kini ditetapkan sebagai tersangka itu akhirnya bertemu dan menjalani adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. TEMPO/Febri Angga Palguna
Kilas Balik Vonis Ferdy Sambo sebagai Otak Pembunuhan Brigadir Yosua, Hukuman Mati Jadi Penjara Seumur Hidup

Ferdy Sambo yang menjadi otak pembunuhan Brigadir J pada 2022 sempat dijatuhkan hukuman mati. Lalu, menjadi hukuman penjara seumur hidup.


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

8 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.


Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

9 hari lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

Rano Karno menjadi Ketua Bidang Kebudayaan PDIP dalam susunan pengurus baru. Ini perjalanan politik Si Doel.


PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

9 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim mengatakan, partainya tetap memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Jawa Tengah


Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

9 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

Nama Ahok untuk Pilkada Jakarta disinggung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat, 5 Juli 2024.


Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

10 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana
Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.


Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

10 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara luar negeri negara Taiwan di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. KPU menargetkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilu 2024 untuk suara luar negeri dapat selesai hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila, Ini Hukuman dalam Pasal-Pasal Pidana Kasus Asusila

DKPP berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena pelanggaran kode etik lakukan tindakan asusila. Berikut jerat hukum pelaku asusila dan pasal-pasalnya