Buruh Garmen Bekasi Tuntut Upah Hidup Layak

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sedikitnya 300 buruh garmen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Bekasi unjuk rasa di gedung wakil rakyat Kabupaten Bekasi, Sukamahi. Mereka mendesak dewan menetapkan standar kebutuhan hidup layak yang besarnya lebih tinggi dari standar upah hidup minimum, Kamis (9/10).Buruh mendesak dewan supaya segera mengadakan pertemuan antara perusahaan, ekskutif dan legislatif untuk membicarakan tuntutan penetapan upah hidup layak itu. Upah kebutuhan minimum yang direkomendasikan Bupati Bekasi Salah Manaf pada 2004 ini ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, besarnya Rp 710 ribu.Besarnya upah sesuai dengan kebutuhan layak itu acuannya lebih tinggi 15 persen dari upah kebutuhan minimum. Berarti pemerintah menetapkan menjadi Rp 759 ribu. "Pertimbangannya ya karena kebutuhan hidup sekarang ini lebih tinggi, kami meminta pemerintah mempertimbagkannya matang-matang," kata Ketua DPC SPN, Waskita.Buruh sendiri juga mengaku tidak mengetahui, sebenarnya darimana pertimbangan upah minimum Rp 710 ribu itu. Selama ini, survei kebutuhan para buruh yang dilakukan dinilai tidak adil. Sebab, survei itu tidak merata dan sebagian besar yang menjadi sampelnya adalah bujangan, tapi yang berkeluarga tidak.Dengan begitu, kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan buruh yang bujangan. Padahal, kebutuhan hidup layak bagi buruh berkeluarga jauh lebih tinggi. Ratusan buruh yang umumnya kaum perempuan itu datang mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, sampai berita ini diturunkan belum ada anggota dewan yang menemui.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Yoyok Soetoyo yang ditemui secara terpisah belum memberikan pernyataan yang menjawab tuntutan para buruh. Yoyok menyerahkan masalah itu ke dewan. "Sekarang ini lagi ada rapat dewan, nanti kita bicarakan lagi," kata dia singkat. Para buruh yang datang menggunakan angkutan umum dan sepeda motor juga melakukan orasi dan meneriakkan yel-yel perjuangan buruh. Spanduk bernada desakan kepada pemerintah daerah dan legislative dibentangkan di mulut gedung DPRD kabupaten Bekasi. Sementara itu, di dalam gedung sedang berlangsung rapat tertutup.Siswanto-Tempo