TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermasalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ahok mengancam akan mencopot pejabat yang SKPD-nya bermasalah tersebut.
"Dinas PU (Pekerjaan Umum) mungkin bermasalah. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) bermasalah soal aset-aset dan sistem," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.
Hari ini Ahok menerima temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menunjukkan adanya 86 temuan proyek ganjil dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Temuan itu terdiri dari indikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar. (Baca: BPK: Kerugian Jakarta Era Jokowi Rp 1,54 Triliun)
Persoalan di Dinas Pekerjaan Umum, kata Ahok, berkaitan dengan temuan adanya pencairan uang ke rekening pribadi kepala seksi di kecamatan. Ini berkaitan dengan pembangunan jalan di 44 kecamatan.
"Yang mesti noncash dikirim ke rekening pribadi. Nah, ini bagaimana bisa ketahuan? Karena sistem noncash management yang kami bangun dengan Bank DKI. Dari situ ketahuan ada uang ditransfer begitu besar ke rekening pribadi," kata Ahok.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pencairan uang tersebut senilai Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
Pengujian atas belanja tersebut ditemukan bahwa belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 miliar. Ditambah lagi ada pembangunan jalan kampung yang menunjukkan ada kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan indikasi kerugian senilai Rp 4,49 miliar.
Soal Badan Pengelola Keuangan Daerah, menurut hasil pemeriksaan BPK, ada persoalan mengenai pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya. Di antaranya inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, dan aset belum selesai disensus tak didukung rincian sehingga tak dapat diyakini kewajarannya.
Ahok menuturkan memang ada sejumlah persoalan di BPKD. Misalnya, kata dia, ada pembelian dilakukan dan uang sudah dikeluarkan, tapi barangnya belum ada. "Ada juga cek aset daerah tapi enggak dicek ke lapangan, buat apa buang-buang duit," kata Ahok. (Baca: Jokowi Masih Punya Utang Rekomendasi BPK)
NINIS CHAIRUNNISA
