TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan mengerahkan lebih dari 30 ribu buruh untuk berunjuk rasa besok pagi, Kamis, 2 Oktober 2014. Massa merupakan gabungan buruh dari delapan federasi serikat pekerja yang menjadi anggota KSPI. "Awalnya kami targetkan ajak 50 ribu orang untuk demo di Jakarta, yang sudah terdaftar sekitar 30 ribu," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 1 Oktober 2014.
Adapun para peserta yang mengikuti demo ini berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, serta Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan. Selain itu ada dari Asosiasi Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, dan Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Indonesia. Ada juga buruh dari Persatuan Guru Republik Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, serta Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia di seluruh wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Said menjelaskan mereka memiliki lima agenda tuntutan yang akan digaungkan saat unjuk rasa. Pertama, yaitu agar pemerintah segera menaikkan upah minimun regional sebesar 30 persen sesuai dengan standar kehidupan hidup layak 84 item, dari awalnya hanya dihitung 60 item. Kedua, pemerintah harus memberikan jaminan pensiun bagi pekerja swasta per 1 Juli 2015. Buruh menuntut agar dana manfaat bulanan yang diterima buruh bisa sama dengan yang diterima pegawai negeri sipil, atau sebesar 75 persen.
Tuntutan ketiga adalah adanya jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat miskin. Keempat, agar pemerintah menghapuskan sistem tenaga alih daya, terutama di Badan Usaha Milik Negara. Buruh juga menentang pemerintahan baru untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.
"Kalau di Jakarta, kami tambahkan tuntutan penghentian penambangan di Freeport," kata Said.
Rencananya, kata Said, buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, lalu melakukan jalan bersama (longmarch) ke Istana Negara, gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kantor Gubernur DKI Jakarta, kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kantor PT Freeport Indonesia. "Selesai dari Istana, massa paling besar ke Kemenakertrans dan DPR, sebagian ke KPK dan Freeport," katanya.
PUTRI ADITYOWATI
Berita Terpopuler:
Perpu Pilkada SBY Dinilai Blunder
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Eks Hakim MK : Presiden Pilihan MPR Bakal Diktator
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
