968 Warga Depok Ikut Ujian Nasional Kejar Paket B  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang murid kelas anak jalanan mengikuti program Kejar Paket A gratis untuk mendapatkan ijazah SD di SD Yayasan Beribu di kawasan Jambatan Opat, Bandung, Jawa Barat, (10/1). TEMPO/Prima Mulia

    Seorang murid kelas anak jalanan mengikuti program Kejar Paket A gratis untuk mendapatkan ijazah SD di SD Yayasan Beribu di kawasan Jambatan Opat, Bandung, Jawa Barat, (10/1). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CODepok - Sebanyak 968 warga belajar setara sekolah menengah pertama mengikuti ujian nasional program kejar paket B di SDN Anyelir dan Yayasan Al Muhajirin, Pancoran Mas, Depok, 4-6 Mei 2015. Mereka berasal dari 21 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Kota Depok.

    Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Depok Nurwisasih mengatakan acuan kelulusan UN kejar paket ini dilihat dari proses pembelajarannya dan warga belajar yang putus sekolah saat itu. "Bila di DO saat kelas III, hanya ikut proses belajar satu tahun di PKBM," kata Nurwisasih.

    Nurwisasih menjelaskan rata-rata siswa kejar paket B putus sekolah karena faktor ekonomi, dan mereka memutuskan untuk bekerja. Di Depok diperkirakan ada sekitar 2.500 warga belajar tingkat SMP yang putus sekolah. "Di Kecamatan Cilodong saja yang di DO saat SMP 240 siswa," ujarnya.

    Setelah lulus kejar paket B ini, warga belajar diharapkan terus melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. "Ya, kalau mau di paket B diteruskan ke paket C. Bahkan ke sekolah reguler yang ada," Nurwisasih menjelaskan.

    Pemerintah Kota Depok juga telah menggulirkan program penuntasan warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA sejak 2014. Adapun pelaksanaan ujiannya baru pertama kali dilakukan tahun ini. "Total ada 455 warga belajar yang mendapatkan pendidikan dan UN kejar paket gratis. Sisanya mereka bayar yang ikut pendidikan di 21 PKBM," tutur Nurwisasih.

    Untuk mengentaskan masalah putus sekolah, Dinas Pendidikan terus menjaring siswa putus sekolah di sebelas kecamatan di Kota Depok. Setiap unit pelaksana teknis pendidikan juga membentuk kelompok belajar yang ada di setiap kecamatan. "Terus menjaring dan kami memberikan pendidikan kesetaraan gratis," ucapnya.

    Seperti diketahui, ada 25.409 siswa SMP yang mengikuti UN reguler dari 185 SMP dan 69 MTS yang bakal mengikuti UN se-Kota Depok.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.