Hasil Audit BPK Soal Sampah Jakarta di Bantargebang

Reporter

Aktivitas pemulung mengais sampah di areal Adang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, 12 Mei 2015. Setiap hari TPST Bantar Gebang menerima sampah dari DKI Jakarta lebih dari 6.000 ton padahal dalam perjanjian dengan Pemprov DKI, tahun 2015 sampah yang dibuang ke Bantar Gebang hanya 3.000 ton per harinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah berseteru dengan PT Godang Tua Jaya ihwal pengelolaan sampah Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Ahok menilai Godang Tua wanprestasi karena tak kunjung menyelesaikan pembangunan di sana yang menelan dana Rp 700 miliar.

Tak mau dituding bersalah, Godang Tua juga menganggap pemerintah Jakarta melanggar kontrak kerja sama karena membuang sampah berlebih. Setiap harinya sampah Jakarta yang dibuang ke Bantargebang sekitar 6.500 ton, sedangkan dalam perjanjian seharusnya sampah yang dibuang 3.000 ton per hari. (Lihat video Haruskah Sampah Jakarta Dikirim ke Bekasi)

Kisruh pengelolaan sampah di Bantargebang ini juga menarik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporannya atas keuangan pemerintah Jakarta 2014, BPK menyorot beberapa persoalan antara lain tentang penimbangan. Menurut BPK, penimbangan sampah tak wajar sehingga berpotensi merugikan daerah sekitar Rp 1,2 miliar. "Terdapat perbedaan berat kosong truk."

Berdasarkan laporan BPK inilah Dinas Kebersihan mengultimatum Godang Tua. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim mengatakan telah mengirim surat peringatan pertama ke Godang Tua agar menyelesaikan semua kewajibannya dan menindaklanjuti laporan BPK. "Kami kirim surat September lalu," kata dia saat dihubungi, Kamis, 5 November 2015.

Rekson Sitorus, Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, mengaku tak tahu ihwal laporan BPK ini. "Dinas tidak pernah menyampaikan ke kami," ucap dia. Justru, kata Rekson, BPK merekomendasikan agar perjanjian kerja sama dikaji ulang untuk diubah dengan prinsip saling menguntungkan.

Karenanya ia bersiap negosiasi dengan pemerintah Jakarta agar perjanjian pengelolaan Bantargebang diubah kembali. "Sebagai perusahaan kami siap dibangun, dibimbing, dan dibina," ujar Rekson.

Berikut laporan BPK 2014 tentang Bantargebang:

- Adanya potensi kerugian daerah minimal Rp 379.284.958.333 akibat adanya pengambilalihan pembayaran agunan oleh pemerintah Jakarta apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebelum masa kredit dengan bank atau masa kerja sama berakhir.
- Adanya potensi pajak penghasilan Pasal 23 atas transaksi antara J.O dan PT Godang Tua Jaya yang tidak dipungut dan disetor minimal senilai Rp 15.506.516.292.
- Terdapat potensi denda kelalaian senilai Rp 9.507.960.000 atas pelaksanaan pembangunan gasifikasi yang terlambat dilaksanakan.
- Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik, sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127

ERWAN HERMAWAN






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

3 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

5 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

10 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

11 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

12 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

12 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

12 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

13 hari lalu

Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

Jakpro menyebutkan proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah atau ITF Sunter di Jakarta Utara mampu menghasilkan energi listrik sekitar 35 MW.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

13 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.