Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat pembahasan kenaikan tarif antara Komisi D dan Komisi C DKI Jakarta yang sedianya dilaksanakan hari ini, Senin (23/3), dibatalkan. Rapat rencananya akan dilaksanakan Selasa (25/3), di gedung DPRD DKI. Menurut Julianson, anggota komisi D, rapat diundur karena ada pihak-pihak terkait seperti Organda dan Dinas Perhubungan yang tidak bisa hadir. Seperti diketahui, usulan kenaikan tarif oleh pemerintah DKI Jakarta sudah disampaikan ke DPRD, Kamis (20/3) lalu. Pemerintah DKI mengusulkan kenaikan tarif sebesar 25-30 persen atau lebih kecil dari usulan Organda yang hanya sebesar 50 persen. Sementara itu, Organda mengusulkan kenaikan tarif sebesar ini karena biaya operasional yang semakin besar. Sehingga, pendapatan saat ini tidak mampu menutupi biaya operasional. Selain itu, kenaikan BBM juga memicu tingginya biaya operasional. Kenaikan tarif ini banyak ditentang lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk Forum Warga Kota Jakarta (Fakta). Menurut Azas Tigor Nainggolan, Ketua Fakta, bagi warga Jakarta, biaya untuk penggunaan angkutan umum seperti bus lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya di negara lain. Di Jakarta seorang penumpang satu hari harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 20 ribu untuk jarak rumah ke tempat kerja sejauh sekitar 20 km pulang pergi. Padahal beberapa kota di negara lain untuk jarak sekitar 40 km saja hanya sekitar Rp 4.000,- sekali jalan. Besarnya biaya itu ternyata tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik selama perjalanan. Sebagai penumpang kita akan dipaksa naik bis yang sudah penuh sesak dan sering diturunkan di tengah perjalanan, ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo News Room. Dengan dasar itulah Tigor memandang penumpang yang akhirnya dirugikan, tidak nyaman, tidak aman dan biaya tinggi, padahal jarak tempuhnya tidak jauh. Hal tersebut sangat tidak masuk akal sehingga tidak beralasan jika Organda memaksa penumpang membayar lebih dengan menaikkan tarif angkutan umum. Janganlah menekan warga atau penumpang untuk membayar lebih tapi tanpa jaminan kemanan, kenyamanan dan kemurahan biaya, katanya. Dewi Retno-Tempo News Room
Iklan
