Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Ahok Masuk Daftar Hitam Warga Jakarta Utara  

image-gnews
Warga berdemonstrasi menolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta di depan PTUN Jakarta, 7 April 2016. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke dan Komunitas Nelayan Tradisional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Warga berdemonstrasi menolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta di depan PTUN Jakarta, 7 April 2016. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke dan Komunitas Nelayan Tradisional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak Penggusuran menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis, 26 Mei 2016.

Ahok seharusnya meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahap II di Jalan Inspeksi RW 08 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kamis pagi. Ruang publik ini dibangun PT Indofood Sukses Makmur. Namun Ahok diwakili Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI, untuk mengikuti acara ini.

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!

Sejak dua hari lalu, Jaringan Masyarakat Koja menolak kedatangan Ahok dengan cara menggelar demonstrasi di lokasi RPTRA. Mereka mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Sektor Koja dan Kepala Unit Intelijen dan Keamanan berisi pemberitahuan rencana demonstrasi.

"Kami adalah aliansi masyarakat di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang selalu menjunjung tinggi semangat keadilan dan kemanusiaan yang beradab bagi masyarakat di mana pun, khususnya di wilayah Kecamatan Koja," begitu isi surat yang ditandatangani Ketua Presidium, Herdanus T.

Surat ini adalah pernyataan sikap aliansi tersebut menolak kedatangan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan demonstrasi mereka tercetak dengan huruf kapital: TOLAK AHOK!!

Seratusan rombongan pendemo batal berteriak di depan Ahok karena bukan Ahok yang memenuhi undangan acara itu, melainkan Wakil Gubernur Djarot. "Tadi pagi kami tanya panitia, katanya yang datang Pak Djarot. Akhirnya kami hanya menonton acaranya," kata Herdanus saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Mei.

Ia mengatakan masyarakat tidak menolak kedatangan Djarot. "Karena kami hanya tidak suka pribadi Ahok, bukan Pemda DKI," kata Herdanus. Ia menjelaskan, masyarakat juga tidak menentang pembangunan RPTRA yang bermanfaat untuk anak-anak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Herdanus mengatakan komunitas ini anti terhadap penggusuran secara sewenang-wenang. Mereka juga tak suka dengan gaya berbicara Ahok yang angkuh dan sombong. 

Menurut dia, jaringan masyarakat Koja juga tak suka dengan cara Ahok memimpin dan memperlakukan bawahannya. "Dia marahin bawahannya di depan orang banyak. Kenapa tidak dipanggil ke ruangannya dengan baik-baik?" ucap guru sekolah anak jalanan di Yayasan Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota.

Baca juga:
TERKUAK: Penyanyi KDI Pencuri 43 Mobil, Ternyata Playboy 
Lulu Tobing Gugat Cerai Trah Cendana, Ini Reaksi Keluarga

Herdanus mengatakan Ahok suka langsung marah jika menemui kesalahan di lapangan. "Kami adalah bagian dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Tuntutan kami sama seperti waktu kami berdemo di KPK," kata pria berusia 57 tahun ini.

Pada Selasa, 3 Mei 2016, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara berdemo di Balai Kota. Mereka menolak kebijakan Ahok terkait penggusuran dan reklamasi pulau. 
 
Sebelumnya, ribuan nelayan di pesisir Jakarta berunjuk rasa memprotes keputusan Ahok yang mengizinkan proyek reklamasi. Mereka bahkan menggugat ke pengadilan tata usaha negara. 

REZKI ALVIONITASARI

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.


Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pemaparannya pada debat putaran ke-2, di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.


4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

29 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

32 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN