Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Tunggak Iuran BPJS, Ahok Tuding SKPD Main 'Halus'  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Jakarta Selatan, 17 April 2016. TEMPO/Friski Riana
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Jakarta Selatan, 17 April 2016. TEMPO/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuding ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sengaja menggelapkan iuran yang wajib dibayar oleh Pemerintah Provinsi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

"Itu ada masalah dari SKPD sengaja atau tidak saya engga tahu. Makanya saya bilang di sini halus mainnya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 11 Agustus2016.

Ahok menuturkan dirinya selalu mewanti-wanti kepada SKPD terkait tidak hanya menyiapkan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer, melainkan juga menganggarkan iuran BPJS. "Padahal kami sudah bilangin, kamu anggarin dong bayar BPJS jangan cuma terima gaji, dia enggak anggarin," kata dia.

Pemerintah DKI Jakarta mengambil dari anggaran satu tahun iuran BPJS untuk membayar tunggakannya dalam enam bulan terakhir. "Makanya (tunggakan) enam bulan ini, kami pakai duit yang setahun (iuran). Dipakai dulu enam bulan," kata dia.

Menurut Ahok, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta dipakai terlebih dahulu hingga APBD Perubahan selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  DKI Jakarta. "Selain masuk Juli-Agustus, ya mentok. Ini memang rada halus (mainnya) di sini," kata Ahok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tunggakan iuran BPJS oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia diungkapkan oleh Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar-lembaga BPJS Bayu Wahyudi. Padahal, pemerintah daerah wajib membayar iuran itu selaku pemberi kerja pegawai negeri sipil dan honorer yang bekerja di lembaga negara daerah.

Setidaknya ada 76 pemerintah daerah yang baru mencicil dan lima pemerintah daerah yang belum membayar iurannya sama sekali. Dalam peraturan BPJS, setiap karyawan diwajibkan membayar iuran sebesar lima persen dari gaji yang diterima.

Kewajiban tersebut ditanggung oleh pribadi sebesar dua persen, sementara tiga persen sisanya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pembayaran iuran tiga persen inilah yang justru macet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat menunggak mencapai Rp24 miliar.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

19 jam lalu

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.


Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

22 jam lalu

Calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan pemaparannya pada debat putaran ke-2, di hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.


4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

9 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi kawasan Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu, 24 April 2024. Agenda ini merupakan kunjungan pertama usai KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang pilpres 2024. TEMPO/Defara
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

9 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

22 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

39 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

39 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.