TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi membantah tudingan Ahok bahwa dirinya telah menyalahgunakan kewenangan dalam penggusuran di Tambora, Jakarta Barat. Tudingan itu dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok setelah menerima pengaduan dari warga Tambora yang mengaku menjadi korban salah gusur.
Warga Krendang Indah, Tambora, Jakarta Barat, Andre, 45 tahun, mengadu kepada Ahok lantaran rumahnya menjadi korban penggusuran pada November 2015
"Yang bilang salah gusur siapa? Itu kan laporan dari yang bersangkutan, dari salah satu warga yang datang ke Pak Gubernur tadi pagi. Emang wali kota gegabah, apa? Ceroboh?" kata Anas saat dihubungi, Kamis, 22 September 2016.
Menurut Anas, seluruh prosedur pembongkaran telah dilakukan dengan benar. Pemerintah Kota Jakarta Barat telah meneliti surat-surat kepemilikan tanah, pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali, hingga penerbitan surat perintah bongkar (SPB).
Andre, kata Anas, juga sudah pernah menggugat perkara yang sama ke pengadilan. Namun penggugat dinyatakan kalah dan surat izin mendirikan bangunan (IMB) milik Andre juga sudah dicabut.
Andre mengadu kepada Ahok bahwa rumah yang ditinggalinya bukanlah milik pemerintah DKI dan tidak berdiri di atas lahan hijau. Andre menyatakan, berdasarkan keterangan lurah setempat, rumahnya tidak berada di atas lahan hijau
Keterangan berbeda justru diterima Anas dari lurah di daerah itu. "Itu kan menurut dia dari keterangan lurah. Lurah juga enggak pernah mengeluarkan statement itu (kepada saya)," ujar Anas.
Anas memastikan tanah yang diakui Andre itu merupakan tanah hak milik dengan sertifikat atas nama orang lain.
Untuk menindaklanjuti pengaduan itu, Anas akan menggelar pertemuan dengan jajarannya dan melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN), Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Biro Hukum, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), camat, dan lurah. "Ya, kami mau merapatkan dulu besok, yang bersangkutan juga kami undang di kantor wali kota pukul 13.00," kata Anas.
LARISSA HUDA
