TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) menceritakan dugaan pelanggaran HAM di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika mereka bertemu dengan sejumlah perwakilan pemerintah Belanda di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 26 April 2024. Selain JATAM, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang turut diundang dalam pertemuan itu yakni Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Kalimantan Timur, World Wildlife Fund (WWF), dan Pokja Pesisir.
“Yang pertama adalah berharap bahwa setiap negara lain atau investor siapa pun sebaiknya tidak menanamkan modal untuk pembangunan ibu kota negara,” kata Teresia Jari, pegiat JATAM Kaltim, ketika menceritakan hal yang dia sampaikan dalam pertemuan itu kepada Tempo, Ahad, 5 Mei 2024.
Tere menjelaskan, JATAM Kaltim berharap negara lain tak menanam modal di IKN lantaran menilai pembangunan IKN telah banyak melanggar HAM, merampas ruang hidup, dan merusak lingkungan. Sejak pembangunan bendungan Sepaku sampai hari ini, dia mengatakan pengusuran terus terjadi. Menurut dia, keputusan investor atau siapa pun untuk berinvestasi di IKN merupakan keputusan yang tidak bijak.
Teranyar, Tere mengatakan sejumlah warga telah mengosongkan rumah mereka untuk pindah ke tempat lain. Sebab, rumah mereka telah dipasang label yang menyatakan bangunan itu telah disita. Tak hanya itu, dia mengatakan warga merasa resah lantaran setiap hari ada patok yang tiba-tiba terpancang di kolong dan pinggir rumah.
Tere mencontohkan, ada sejumlah warga Sepaku yang memiliki tanah satu petak. Ketika tanah itu diambil oleh Otorita IKN, ganti rugi yang didapatkan warga itu hanya setengah petak. Padahal, tanah itu diambil seluruhnya. “Modus perampasan ruang hidupnya itu semakin jelas dan nyata. Ancamannya juga setiap hari mereka rasakan,” kata dia.
Apa yang disampaikan Tere merupakan intisari temuan JATAM Kaltim dalam laporan bertajuk “Nyapu: Bagaimana Perempuan dan Laki-laki serta Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaproyek Ibu Kota Baru Indonesia”. Selain itu, Tere menyampaikan laporan lain bertajuk “Ibu Kota Baru Buat Siapa?” dan satu kajian lain hasil kolaborasi dengan koalisi.
Ada sekitar sembilan orang perwakilan Pemerintah Belanda hadir dalam acara santap malam itu. Mereka antara lain Deputi Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Natasja van der Geest, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Michiel Sweers, Kepala Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Adrian Paalm, Wakil Duta Besar, Kepala Bagian Ekonomi, dan Kepala Asia Selatan dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Annemarie van der Heijden. Adapun perwakilan Otorita IKN tak hadir dalam acara itu.
Selain Tere, para perwakilan LSM yang hadir taitu Ali Imron dari WWF, Saiduani Nyuk dari AMAN Kaltim, dan Mapaselle dari Pokja Pesisir.
Pilihan editor: KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
