Biaya Pemilihan Bupati Tangerang Rp 60 Miliar  

Reporter

Editor

Jumat, 13 Juli 2012 11:09 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Tangerang - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang akan digelar Desember 2012 mendatang akan menghabiskan dana sebesar Rp 60 miliar. Anggaran ini digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang 2012.

”Rp 60 miliar ini hanya untuk putaran pertama (pemilukada),” kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Supriyadi, Jumat, 13 Juli 2012.

Menurut Supriyadi, biaya pemungutan suara, seperti kertas suara, persiapan pemilihan, hingga honor panitia pemungutan suara, menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar. Sisanya digunakan untuk KPU Kabupaten Tangerang sebesar Rp 20 miliar, Panitia Pemilih Kecamatan Rp 8,9 miliar, iklan media Rp 400 juta, dan lain-lain.

Untuk menghemat anggaran, KPU Kabupaten Tangerang tetap akan menggunakan kotak suara dan bilik suara yang lama.

Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar berhati-hati menggunakan dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2012. Sebab, dana sebesar Rp 60 miliar yang digelontorkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang melalui APBD 2012 itu dinilai rawan untuk disalahgunakan.

"Dalam beberapa kesempatan, kami selalu mengingatkan kepada KPU, khususnya sekretariatnya, agar penggunaan uang pemilukada harus selalu didasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Samsuri.

Menurut Samsuri, pihaknya hanya memantau pelaksanaan pemilukada. Sedangkan pengawasan penggunaan anggaran pemilukada akan dilakukan BPK seusai pemilukada. “Kami selalu berharap pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tangerang bisa berjalan kondusif dan tidak ada persoalan dalam penggunaan anggarannya,”katanya.

JONIANSYAH

Berita lain:
John Kei Terancam Hukuman Mati

Begini Canggihnya CCTV di Bandara Soekarno-Hatta

Identitas Dua Mayat di Kali Ancol Terungkap

300 Kamera Super Canggih di Bandara Soekarno-Hatta

Pembunuh Raafi Aga Dituntut 12 Tahun Penjara

Berita terkait

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.

Baca Selengkapnya

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Baca Selengkapnya

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.

Baca Selengkapnya

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.

Baca Selengkapnya

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.

Baca Selengkapnya

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.

Baca Selengkapnya