TEMPO.CO , Jakarta - Rencana warga Ibukota untuk menikmati tranportasi yang cepat di 2016 mungkin masih harap-harap cemas.

Penyebabnya adalah kini Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berniat mengkaji ulang, mulai dari hal yang mendasar.

“Akan kami kaji kenapa harus dimulai dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia. Kenapa tak dimulai dari tempat lain?” kata Basuki kepada Tempo yang menemui pada akhir November 2012.

Jokowi pekan lalu mampir ke terminal itu, melihat fasilitas publik yang akan tergerus akibat proyek. Jokowi belum yakin dengan semua proses yang sudah berjalan.

Alih-alih menunjuk salah satu konsorsium untuk mengerjakan proyek ini, ia meminta PT MRT mengkaji ulang biayanya. Dalam rapat dengan para kepala dinas di Balai Kota, Senin pekan lalu, ia mengajukan tiga pertanyaan: pengembalian investasi, pembiayaan, dan kelangsungan proyek setelah jalan.

Jokowi tak puas terhadap penjelasan Direktur Utama PT MRT Tribudi Rahardjo. “Saya ini orang dagang. Kalau belum menguntungkan, ya, harus dikaji lagi,” ujar bekas pengusaha mebel itu.

Dia ingin MRT bernegosiasi ulang dengan Jepang untuk mengubah skema utang mengikat menjadi pinjaman tak mengikat. “Negara lain ada yang bisa meminjam dari Jepang tapi belanja barangnya dari Korea, yang lebih murah,” katanya. Apalagi Indonesia juga bisa mendapatkan utang tak mengikat dari negara itu pada 2008 untuk membiayai pembangunan trek rel ganda di selatan Jawa.

Direktur Keuangan PT MRT Erlan Hidayat mengatakan data tiga poin yang diminta Jokowi sebetulnya sudah disiapkan. Dalam rapat itu, Jokowi meminta detail item per item sehingga penjelasannya pun mesti mendetail. “Data yang diminta Pak Gubernur sudah kami siapkan, nanti dipaparkan dalam pertemuan berikutnya,” ujar Erlan.

Dalam penjelasan tertulis kepada Tempo, Tribudi mengatakan biaya mahal yang dijadikan dasar penghitungan MTI berbasis pada harga 2002. Itu pun berdasarkan analisis dengan data sementara oleh Profesor Bent Flyvbjerg dari Sekolah Bisnis Oxford University, Inggris. Menurut dia, hitungan itu belum termasuk teknologi yang digunakan. Jenis sinyal, rel, dan teknologi akan menentukan biaya per kilometer.

Untuk memperoleh harga dan biaya yang dianggap wajar, Direktur MTI Pandit Pranggana mengusulkan pemerintah Jakarta menunjuk konsultan non-Jepang. Jokowi tak setuju. Menurut dia, sudah banyak konsultan mengkaji kelayakan MRT. “Saya hanya perlu kejelasan soal tiga itu. Kalau clear, saya teken saat itu juga,” katanya.

Begitu tahu proyek ini hendak dikaji ulang, pengusaha berdatangan mengajukan penawaran. “Yang datang buanyak. Bukan lagi orang, tapi uooorang,” ujar Jokowi. Ia bergeming dan tak akan membatalkan proses yang sudah berjalan. Untuk soal yang satu ini, ia tak bisa memutuskannya dalam satu jam.

BAGJA | AMANDRA | SYAILENDRA | DIANING SARI

Berita terpopuler lainnya:
Pegadaian Dirampok, Tombol Darurat Tak Efektif
Pegadaian Dirampok, Dikira Rombongan Pulang Haji
60 Paspor Palsu untuk Penyelundup Narkotik Disita
Perampokan Pegadaian Terekam Kamera Pengawas
Empat Lelaki Rampok Pegadaian di Jakarta Selatan