TEMPO.CO, Jakarta - Perangkat desa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR untuk menuntut perbaikan nasib. Sebab, meski bekerja di instansi pemerintah, status mereka sangat tidak jelas. "Kami kerjanya 24 jam tapi gaji kami kecil," kata Ali Masudin, 58 tahun, pengunjuk rasa dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat, 14 Desember 2012.
Bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Parade Nusantara, Ali menuntut wakil rakyat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Desa. "Kami sudah tiga kali menuntut, tapi hingga kini tidak ada realisasi," ujarnya.
Agus, pengunjuk rasa dari Kendal, Jawa Tengah, mengatakan, di Kendal ada sekitar 240 perangkat desa yang belum berstatus pegawai negeri. Setiap bulan mereka hanya menerima gaji sebesar Rp 300 ribu. Jumlah itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Idealnya gaji kami sebesar Rp 900 ribu," katanya. Paling tidak dia berharap gaji yang diterima disetarakan dengan upah minimum di masing-masing provinsi.
Gaji yang diterima Ali Masudin juga tidak jauh berbeda. Sebulan dia hanya mendapat Rp 400 ribu. Uang itu pun tidak bisa dia ambil setiap bulan, melainkan tiga bulan sekali. "Padahal kami bagian dari pemerintahan karena turut melayani masyarakat," ujar Ali.
ADITYA BUDIMAN
Berita Terpopuler:
Dewan Pertimbangan Golkar Ultimatum Ical
Ruhut: Anas Berkali-kali Minta SBY Pecat Saya
Desak Anas Mundur, Ruhut Dicopot dari Demokrat
Ruhut Dipecat, Pengurus Demokrat Terkaget-kaget
Jokowi Orang Kampung tapi Pakai Pemasaran MarkPlus
Markus Minta Cerai Karena Kiki Amalia Matre?
Berita terkait
Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda
17 jam lalu
Unjuk rasa ini diikuti sekitar 2.000 buruh dari Jabodetabek. Mereka menuntut Undang-undang Cipta Kerja Dicabut.
Baca Selengkapnya1.270 Personel Gabungan Amankan Demonstrasi Buruh di Kawasan Monas
7 hari lalu
Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun depan. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaUMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen
8 hari lalu
Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPolri Antisipasi Demonstrasi saat Pelantikan Prabowo-Gibran
12 hari lalu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan polisi memperkirakan akan ada aksi demonstrasi saat pelantikan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMassa BEM SI Demonstrasi Jelang Jokowi Lengser, Polisi Kerahkan 1.929 Personel Gabungan
13 hari lalu
Massa dari BEM SI akan menggelar demonstrasi untuk mengevaluasi dan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBesok, 3.000 Buruh Tani Bakal Unjuk Rasa di Depan DPR dan Kementerian Agraria
38 hari lalu
Kaum buruh tani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lain juga akan mengikuti unjuk rasa di Jakarta.
Baca SelengkapnyaTAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK
42 hari lalu
TAUD menyatakan berhasil mengidentifikasi 254 korban kekerasan fisik yang dilakukan aparat saat demonstrasi Kawal Putusan MK.
Baca SelengkapnyaPuluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka
43 hari lalu
Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap enam mahasiswa Unimal yang kini berstatus sebagai tersangka setelah unjuk rasa di gedung DPRA.
Baca Selengkapnya34 Tahanan Perempuan Iran Mogok Makan, Peringati Kematian Mahsa Amini
45 hari lalu
Tiga puluh empat tahanan perempuan melakukan mogok makan di penjara Iran pada Ahad untuk menandai dua tahun kematian Mahsa Amini.
Baca SelengkapnyaPolres Banda Aceh Pulangkan 16 Demonstran yang Ditangkap di DPR Aceh
59 hari lalu
Polisi menyebut, para demonstran yang ditangkap telah dijemput oleh keluarga dan wali mereka pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya