Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pengambilalihan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) bisa menjadi salah satu solusi agar angkutan Ibu Kota lebih aman. Menurut dia, PPD nantinya akan menjadi perusahaan pengelola angkutan di Jakarta.
"Supaya pengelolaannya satu atap agar pengawasannya lebih mudah," kata dia kepada wartawan, Ahad, 10 Februari 2013. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih badan usaha milik negara itu agar Metromini, Kopaja, serta angkot di Jakarta memiliki pool yang pasti. Saat ini kebanyakan angkutan itu tak memiliki pool resmi.
"Kalau sudah ada pool, pengawasannya akan mudah, baik terhadap sopir maupun kondisi mobil," kata Jokowi. Untuk memastikan keamanan penumpang, "Tidak akan ada lagi itu sopir tembak."
Soalnya, sudah beberapa kasus kecelakaan dan kejahatan terjadi di angkutan umum. Kasus teranyar adalah meninggalnya seorang mahasiswi akibat meloncat dari angkot yang keluar rutenya di Jakarta Barat, pada Sabtu, 9 Februari 2013.
Dia mengatakan tak akan mundur dari rencana pengambilalihan PPD meski dikritik Dewan Transportasi Kota Jakarta. PPD dinilai memiliki utang sekitar Rp 150 miliar yang nantinya harus ditanggung Pemprov DKI. "Ini masalah pelayanan dan keamanan masyarakat. Soal utang dan aset itu bisa kita itung," katanya.
Keberadaan PPD sebagai milik Pemprov DKI, menurut Jokowi, akan membuat pengelolaan angkutan umum lebih terawasi. "Sekarang itu manajemennya ribuan, tidak teratur, dan tidak mungkin diawasi dengan baik meski sudah ada razia," ujar Jokowi.
