Nyalon Wali Kota Bogor, Bima Arya Lapor Kekayaan
Rabu, 3 Juli 2013 14:53 WIB
Bima Arya. TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO.CO , Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional Bima Arya melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Bima, pelaporan harta kekayaanadalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam peraturan untuk ikut pemilihan kepala daerah. "Ini terkait dengan rencana saya untuk maju untuk calon Wali Koto Bogor," kata Bima kepada wartawan di KPK, Rabu, 3 Juli 2013. Menurut Bima, laporan harta kekayaan itu disampaikan untuk mendukung terciptanya Pilkada yang bersih dan sehat, dan pemerintahan yang bersih. Tapi Bima menolak membeberkan nilai harta yang ia laporkan. "Kalau angkanya nanti akan disampaikan KPU dan KPK. Karena saya tidak mau mendahului," katanya. Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi PAN Bima Arya mendaftarkan diri menjadi calon Wali Kota Bogor periode 2013-2018. Bima didampingi oleh Usmar Hariman. Hariman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dari Fraksi Partai Demokrat. Pasangan Bima Arya dan Usmar Hariman, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.
Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor yang akan dilaksanakan 14 September 2013 mendatang diramaikan oleh lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor. Selain Bim Arya, ada pasangan inkumben Achmad Ru'yat (Wakil Wali Kota) dan Aim Halim Hermana (Sekretaris Daerah) yangdiusung PKS, Hanura dan PPP.
Lalu Dody Rosadi-Untung Maryono yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP). Dua pasangan dari jalur independen, yakni Syaiful Anwar-Muhtadin dan Firman-Gartono.
FEBRIANA FIRDAUS Topik Terhangat: Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta Berita Terpopuler: 3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi
Advertising
Advertising
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
2 jam lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
7 jam lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
16 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
19 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
19 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
22 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
42 menit lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu