Nyalon Wali Kota Bogor, Bima Arya Lapor Kekayaan

Reporter

Rabu, 3 Juli 2013 14:53 WIB

Bima Arya. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta- Politikus Partai Amanat Nasional Bima Arya melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Bima, pelaporan harta kekayaanadalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam peraturan untuk ikut pemilihan kepala daerah. "Ini terkait dengan rencana saya untuk maju untuk calon Wali Koto Bogor," kata Bima kepada wartawan di KPK, Rabu, 3 Juli 2013.

Menurut Bima, laporan harta kekayaan itu disampaikan untuk mendukung terciptanya Pilkada yang bersih dan sehat, dan pemerintahan yang bersih. Tapi Bima menolak membeberkan nilai harta yang ia laporkan. "Kalau angkanya nanti akan disampaikan KPU dan KPK. Karena saya tidak mau mendahului," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi PAN Bima Arya mendaftarkan diri menjadi calon Wali Kota Bogor periode 2013-2018. Bima didampingi oleh Usmar Hariman. Hariman adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dari Fraksi Partai Demokrat.

Pasangan Bima Arya dan Usmar Hariman, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.


Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor yang akan dilaksanakan 14 September 2013 mendatang diramaikan oleh lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor. Selain Bim Arya, ada pasangan inkumben Achmad Ru'yat (Wakil Wali Kota) dan Aim Halim Hermana (Sekretaris Daerah) yangdiusung PKS, Hanura dan PPP.


Lalu Dody Rosadi-Untung Maryono yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP). Dua pasangan dari jalur independen, yakni Syaiful Anwar-Muhtadin dan Firman-Gartono.


FEBRIANA FIRDAUS
Topik Terhangat:

Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:

3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI

SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek

Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya