Petugas Dinas Perhubungan melakukan Razia dengan mengecek surat kendaraan angkutan umum diTerminal Blok M, Jakarta, (26/7). Razia ini khususnya untuk Metromini tak layak jalan terkait paska kecelakaan maut metromini 47 yang menewaskan seorang pelajar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI akarta, Basuki Tjahaja Putnama mengatakan bahwa pemerintah cukup kewalahan mengawasi Metromini yang beroperasi di Ibu Kota. Soalnya, jika dilihat secara fisik, kendaraan itu serupa. "Warnanya sama semua, kondisinya juga jelek semua," kata Basuki di kantornya kepada wartawan, Jumat, 26 Juli 2013.
Tak jarang, para pengusaha Metromini mengakali razia. Caranya dengan menukar pelat nomor kendaraan yang sudah butut dengan kendaraan yang sudah lolos uji KIR. Mobil yang tak laik pun seakan-akan bisa digunakan karena nomornya terdaftar lolos uji KIR.
Oleh sebab itu dia meminta agar Dinas Perhubungan memeriksa kendaraan lebih detil saat merazia Metromini. "Harus diperiksa nomor sasis dan nomor mesinnya, katena kalau nomor mobil gampang ditukar," ujar dia.
Basuki juga yakin bahwa selama ini banyak oknum dalam pelaksanaan uji KIR. Dia meminta Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono memecat pegawainya yang mengakali uji kelaikan kendaraan itu, atau paling tidak diturunkan pangkatnya. "Kami pegang kepala dinasnya saja, kalau tidak bisa melaksanakan ya diganti. Tapi selama ini Pak Pris kerjanya oke," ujar Basuki.
Pemerintah saat ini memang memberi toleransi agar Metromini bisa beroperasi karena kurangnya armada angkutan umum. Tetapi jika kondisinya membahayakan Pemprov tak mau ambil risiko. "Kandangkan saja mobil yang tidak laik, lebih baik kekurangan armada lah daripada celaka," kata dia.
Persoalan tentang kelaikan operasi Metromini kini kembali mengemuka. Pemicunya adalah kecelakaan di Jalan.Pemuda, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Metromini yang masuk jalur Transjakarta menabrak tiga pelajar hingga satu di antaranya tewas.
