Rencana Pembangunan MRT Mulai Disosialisasikan  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 8 Oktober 2013 17:31 WIB

MRT Jakarta. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta mulai mensosialisasikan rencana pembangunan jalur bawah tanah megaproyek transportasi massal di Jakarta, mass rapid transit. Mereka akan memulai proses konstruksi jalur bawah tanah pada Kamis, 10 Oktober 2013, di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Lokasi itu merupakan bagian dari jalur bawah tanah yang akan membentang dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan Sisingamangaraja.

Pembangunan transportasi umum berbasis rel itu mau tak mau pasti akan mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar lokasi konstruksi. Oleh sebab itu, PT MRT Jakarta sudah mulai memberi informasi dengan menyebarkan pamflet-pamflet di sejumlah ruas jalan. Salah satunya di Jalan Diponegoro, dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Setidaknya ada dua petugas berseragam putih dengan aksen biru-hijau sesuai logo MRT yang membagikan pamflet di sana. "Mohon kesabarannya bila melintasi Jalan Thamrin-Dukuh Atas karena kami akan melakukan pekerjaan konstruksi proyek MRT Jakarta," demikian salah satu pemberitahuan yang tertera pada selebaran.

Mereka juga memberi tahu akan ada petunjuk lalu lintas di sekitar area konstruksi MRT. Oleh sebab itu, masyarakat diminta mengikuti rambu penunjuk atau pengalihan jalan.

Koridor pertama MRT dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus itu akan memiliki tujuh stasiun layang di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Selain itu, akan ada enam stasiun bawah tanah di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. Diperkirakan, masa konstruksi akan berlangsung sejak Oktober 2013 hingga awal 2018. "Kami mohon maaf karena konstruksi proyek MRT akan berdampak pada masyarakat, tetapi harus dimulai," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami.

ANGGRITA DESYANI





Berita Terpopuler Lainnya:
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo
Ombudsman Minta Ratu Atut Segera Cuti
KPK Duga Ada Hakim Lain yang Terlibat Selain Akil

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

35 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

18 November 2022

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya