Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan saat luncurkan bus gandeng Scania Euro 6 berbahan bakar gas di Silang Monas Jakarta (08/05). Bus asal Swedia dengan konsep Sustainable Travel itu diperkenalkan untuk transportasi Transjakarta dengan kapasitas 140 penumpang. TEMPO/Dasril Roszandi
Kekesalan Ahok berakar dari permintaan PT Jakarta Monorail atas hak pemanfaatan properti seluas 200 ribu meter persegi di tengah kota. Dalihnya untuk memenuhi pemasukan non-tiket (non-fare box). Ahok tak sepakat. “Ini bisnis properti atau bisnis monorel? Kalo gitu kenapa gua mesti kasih lu properti? Gua ambil sendiri aja.” Ia mencontohkan kondisi tiang monorel yang sekarang mangkrak dan malah dipasangi iklan.
Sampai sekarang, kata dia, PT Jakarta Monorail tidak berduit untuk menjalankan proyek monorel. PT Jakarta Monorail justru membutuhkan jaminan hak pemanfaatan properti dari Pemprov DKI agar bank dan investor mau mengucurkan dana pada mereka. Ini tampak dari sikap PT Jakarta Monorail yang menawar jaminan keuangan berupa bank guarantee dari permintaan Pemerintah Provinsi 5 persen nilai proyek menjadi 0,5 sampai 1 persen saja.
Proyek monorel Jakarta dimulai pada 2004 pada masa pemerintahan mantan Gubernur Sutiyoso. Tapi proyek mangkrak selama sepuluh tahun dan baru dihidupkan lagi oleh Gubernur Joko Widodo. Namun pembicaraan perjanjian kerja sama PT Jakarta Monorail dengan Pemerintah Provinsi tidak kunjung kelar dan sudah ditunda tiga kali.
