TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengatakan praktek kotor kepala sekolah negeri di Depok memanipulasi data pendaftaran peserta didik baru (PPDB) bisa dicegah. "Salah satu kuncinya adalah lewat uji publik," ujar Retno saat dihubungi Tempo, Selasa, 1 Juli 2014.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Depok memastikan akan mencopot 314 kepala sekolah negeri di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini menyusul adanya penyimpangan dalam PPDB berupa penjualan bangku bagi siswa baru.

Penyimpangan dilakukan dengan memanipulasi data lewat surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan untuk menerima siswa baru. Sebagaimana diketahui, ada kuota 20 persen bagi pemegang SKTM.

Retno mengatakan uji publik bisa menjadi kunci karena akan menarik masukan dari publik terkait dengan nama-nama siswa pemegang SKTM yang masuk data PPDB. Dari situ, publik bisa memberikan semacam konfirmasi apakah benar siswa pemegang SKTM itu miskin.

Sebagai langkah awal, ujar dia, uji publik ini bisa dilakukan dengan memasukkan data PPDB di situs yang terbuka untuk umum. Jika tak ada situs, data PPDB bisa dipajang di papan-papan sekolah agar publik bisa melihatnya.

"Ini cara yang bisa diterapkan di banyak hal, baik untuk kasus penerimaan Kartu Jakarta Pintar, beasiswa, bantuan sekolah, dan semacamnya. Sekolah kan banyak program-program seperti itu," tuturnya.

ISTMAN M.P.


Terpopuler:
Titiek: Keluarga Cendana 100% Dukung Prabowo-Hatta
Politikus Ini Masih Sakit Hati kepada Demokrat
Gunung Sinabung Meletus, Tidak Ada Korban Jiwa