TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengaku sangat kecewa dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok yang hanya membuka pendaftaran bagi warga yang namanya sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun belum divalidasi ke Daftar Pemilih Sementara (DPT). "Tidak ada pendaftaran bagi warga yang namanya sama sekali belum terdaftar walau sudah memiliki hak yaitu tinggal di Depok lebih dari enam bulan. Kalau seperti ini, untuk apa perbaikan dan pembukaan Daftar Pemilih dilakukan," kata Qurtifa saat dihubungi Tempo, Rabu (22/6) malam.Qurtifa menilai tidak ada keinginan kuat dan kesungguhan KPUD untuk memberikan kesempatan luas bagi warga untuk mendapatkan haknya tersebut. Selain hanya memberi kesempatan validasi dua hari, 22 hingga 23 Juni, KPUD buat persyaratan yang tambah menyulitkan dengan mengharuskan warga datang sendiri, tidak diwakilkan. "KPUD seharusnya mengetahui bahwa sebagian besar warga Depok kerja di Jakarta pergi pagi dan pulang malam hari. Di hari kerja bagaimana mungkin mereka bisa ke PPS dan menyelesaikan urusan DPT mereka," ujar Qurtifa yang mengusulkan seharusnya dibuka ruang perwakilan dari pihak keluarga atau pihak lain yg diberi kuasa mewakili. Qurtifa lebih kecewa lagi melihat tidak adanya kemandirian dan keberanian serta good will dari KPUD untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah khususnya dalam penetapan DPT. "Sangat disayangkan Pilkada pertama di Jawa Barat jadi contoh buruk bagi pelaksanaan Demokrasi lokal di Indonesia, karena KPUD bekerja setengah hati dan terkesan bekerja di bawah bayang-bayang dan tekanan Walikota Warma Sutarman," ujar Qurtifa.Qurtifa berharap KPUD mengubah keputusannya dan berikan kesempatan bagi warga Depok untuk dapat terdfatar dalam DPT dengan menambah hari dan kemudahan prosedur agar Pilkada Depok memiliki legitimasi kuat dan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.Hal lain yang juga mendesak dikoreksi, kata Qurtifa, adalah adanya daftar pemilih ganda. "Ini banyak luput dari perhatian masyarakat karena data DPT tidak terpublikasikan secara luas," katanya.suliyanti pakpahan