TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi siap diperiksa terkait dengan anggaran siluman dalam RAPBD 2015. Dia pun siap dipanggil jika lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Polri, memerlukan keterangannya. “Saya siap saja, tidak ada masalah kalau memang mau diperiksa,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat, 6 Maret 2015.

Menurut Anas, wali kota tidak berhak mengajukan anggaran dalam susunan APBD yang akan dibahas bersama legislatif. Pihak pengguna anggaran dalam APBD pun berada di tangan SKPD atau dinas terkait sebagai institusi yang berhak mengajukan anggaran. Sedangkan UKPD atau suku dinas wilayah merupakan kuasa pengguna anggaran.

Karena itu, dalam kasus anggaran siluman di sekolah-sekolah di Jakarta Barat, tutur Anas, pihak yang lebih mengetahui informasi detailnya adalah Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan. Ketika anggaran itu disusun, Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat dipimpin Lasro Marbun, yang kini menjabat Kepala Inspektorat Daerah DKI Jakarta. “Tanya dong ke dia. Kalau wali kota, tidak ada wewenang apa-apa,” ucapnya.

Terkait dengan pemeriksaan Alex Usman, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan, Anas menganggap hal itu tidak terkait dengan posisinya sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Menurut dia, namanya terseret kasus itu karena Alex menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat. “Kalau dia (Alex Usman) wilayah lain, juga pasti yang lain (wali kota) juga bisa kena seperti saya,” ujarnya.

Namun dia menolak menjelaskan lebih lanjut persoalan dana siluman tersebut. Dia khawatir, jika terlalu banyak komentar, justru akan memperkeruh suasana. Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu mengatakan, “Biar saja kalau isunya jadi seperti bola liar. Soalnya, kalau saya komentar, malah jadi lebih keruh suasananya.”

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama membeberkan adanya anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk ke RAPBD 2015. Padahal anggaran itu tidak pernah ada dalam pembahasan antara Pemprov DKI dan DPRD. Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi pun pernah dicecar Gubernur Basuki untuk menjelaskan persoalan tersebut.

DIMAS SIREGAR