Kata Polisi Soal Pemilik Spa Gay Harmoni yang Masih Buron

Reporter

Zara Amelia

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 18 Oktober 2017 16:27 WIB

Ruangan di balik meja kasir yang merupakan akses pintu keluar tempat sauna T1 di Ruko Plaza Harmoni, Jakarta, penuh sampah makanan dan minuman, 9 Oktober 2017. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta -Polisi mengatakan pencarian pemilik T1 Spa Harmoni tidak akan memperlambat penyidikan lima tersangka lainnya dalam kasus penggrebekan spa gay tersebut. Pemilik spa yang berinisial H itu diduga tengah berada di luar negeri.

"Berkaitan dengan status (pemilik) yang masih DPO (daftar pencarian orang atau buron), itu tidak masalah," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Oktober 2017.

Baca : Spa Harmoni Digrebek, Pengunjung: Kami `Main` Suka Sama Suka

Dia mengatakan, polisi akan memisahkan proses penyidikan H dan lima tersangka lainnya. "Yang penting sekarang penyidikan lima orang ini kita lakukan dulu karena ada batas waktunya," ujar Argo lagi.

Polisi masih mengejar pemilik T1 Spa Harmoni, Jakarta Pusat, yang diduga sebagai tempat prostitusi kaum sesama jenis atau gay. Polisi sebelumnya telah menetapkan enam orang pengelola, termasuk H, sebagai tersangka. Mereka disebut telah melanggar Undang-Undang Pornografi pada pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 296 KUHP.

Argo mengatakan, saat ini, Kepolisian Resor Jakarta Pusat telah memeriksa seluruh tersangka, saksi, serta alat bukti terkait kasus spa gay ini. Polisi juga akan menyiapkan pemberkasan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Berita terkait

Pajak Hiburan 75 Persen Menyasar Orang Kaya, Pengusaha: Spa untuk Semua Kalangan

20 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Menyasar Orang Kaya, Pengusaha: Spa untuk Semua Kalangan

Kemenkeu sebut diskotek hingga spa kena pajak hiburan tinggi karena dinikmati oleh masyarakat tertentu. Yaitu, kelas menengah dan menengah ke atas.

Baca Selengkapnya

Layanan Spa Kena Pajak Hiburan hingga 75 Persen, Pengusaha: 35 Persen Industri Masih Tutup karena Covid-19

19 Januari 2024

Layanan Spa Kena Pajak Hiburan hingga 75 Persen, Pengusaha: 35 Persen Industri Masih Tutup karena Covid-19

Hingga saat ini masih banyak tempat layanan spa yang tutup imbas pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun ke belakang.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Kecewa Spa Masuk Kategori Hiburan yang Kena Tarif Pajak hingga 75 Persen

18 Januari 2024

Pengusaha Kecewa Spa Masuk Kategori Hiburan yang Kena Tarif Pajak hingga 75 Persen

Ketua Umum IWSPA Yulia Himawati kecewa karena jenis usaha spa dimasukkan ke dalam jenis hiburan yang dikenai pajak hingga 75 persen.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda, Pengusaha Spa: Masalah Belum Beres

18 Januari 2024

Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda, Pengusaha Spa: Masalah Belum Beres

Pengusaha spa yang juga Ketua WHEA Agnes Lourda Hutagalung merespons pernyataan Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta kenaikan pajak hiburan 40-75 persen untuk diskotek, karaoke, hingga spa ditunda.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Spa Cerita Tak Pernah Diajak Bicara soal Pajak Hiburan 75 Persen: Penjelasan Sandiaga Bikin Ngambang

18 Januari 2024

Pengusaha Spa Cerita Tak Pernah Diajak Bicara soal Pajak Hiburan 75 Persen: Penjelasan Sandiaga Bikin Ngambang

Ketua WHEA Agnes Lourda Hutagalung mengatakan pihaknya tidak pernah diajak bicara mengenai aturan pajak hiburan 40-75 persen.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan di Jakarta Naik Jadi 40 Persen, Warga: Hidup Lagi Stres-stresnya Malah Dimahalin

18 Januari 2024

Pajak Hiburan di Jakarta Naik Jadi 40 Persen, Warga: Hidup Lagi Stres-stresnya Malah Dimahalin

Seorang warga Jakarta mengusulkan pajak hiburan hanya dikenakan bagi mereka yang berpenghasilan besar, bukan yang rendah.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Spa Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan 75 Persen, Respons Kemenkeu?

17 Januari 2024

Asosiasi Spa Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan 75 Persen, Respons Kemenkeu?

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana terbuka jika ada yang merasa keberatan dengan ketentuan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Aturan Biaya Pemindahan Tiang Listrik, Kereta Tambahan Relasi Ketapang-Jember Setiap Akhir Pekan

14 Januari 2024

Terpopuler Bisnis: Aturan Biaya Pemindahan Tiang Listrik, Kereta Tambahan Relasi Ketapang-Jember Setiap Akhir Pekan

Viral video di media sosial yang menyebutkan seorang wanita mengeluh karena harus membayar biaya pemindahan tiang listrik di rumahnya.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Spa di Bali Keluhkan Pajak Hiburan 40 Persen, Airlangga: Saya Monitor dan Sampaikan ke Pemda

13 Januari 2024

Pengusaha Spa di Bali Keluhkan Pajak Hiburan 40 Persen, Airlangga: Saya Monitor dan Sampaikan ke Pemda

Kenaikan pajak hiburan termasuk jasa spa yang berlaku awal 2024 ini mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Asosiasi Spa Ajukan Gugatan Soal Pajak Hiburan, Mahfud Md Promosi KTP Sakti

13 Januari 2024

Terkini Bisnis: Asosiasi Spa Ajukan Gugatan Soal Pajak Hiburan, Mahfud Md Promosi KTP Sakti

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 13 Januari 2024 antara lain tentang asosiasi spa ajukan judicial review terkait pajak hiburan.

Baca Selengkapnya