TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Rabu pagi ini menggelar rapat paripurna penyampaian pidato gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2018. Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut, gubernur dan wakil gubernur akan menyampaikan visi-misi mereka selama lima tahun ke depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan program yang akan ia sampaikan nanti akan berfokus pada kaum miskin dan kaum marginal. Dalam hal itu, ucap Sandiaga, ia akan menggunakan pendekatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta memastikan adanya pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Baca: APBD 2018 Tekor Rp 2,5 Triliun, Anies-Sandi Batal Beri Modal 5 BUMD

Menurut Sandiaga, ada kenaikan anggaran secara signifikan pada bidang pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kenaikannya mencapai Rp 560 miliar dibanding anggaran KJP pada 2017. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, KJP dianggarkan sebesar Rp 3,9 triliun.

"Kenaikan anggaran ada di KJP Plus karena kami berfokus pada bidang pendidikan tadi," tutur Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Selain pendidikan, Sandiaga mengatakan dalam penyusunan anggaran akan berfokus pada bidang kesehatan. Menurut Sandiaga, Pemprov DKI akan mengupayakan hal konkret dengan menghadirkan program universal health care. "Jadi nanti 100 persen warga Jakarta terlindungi kesehatannya," ucapnya.

Sandiaga berujar, selama lima tahun ke depan, dia akan berfokus pada program pemberdayaan yang berbasis masyarakat, khususnya kelas menengah dan menengah ke bawah. Atas dasar itu, Pemprov DKI akan menjalankan program-program yang telah disusun, mulai program KJP Plus hingga rumah DP Rp 0.

"Kami juga ada program OK OCE (one kecamatan one center of entrepreneur). Walaupun jumlahnya kecil, ini akan masif di lapangan karena akan berbentuk gerakan," tutur Sandiaga tentang Raperda APBD 2018.