TEMPO.CO, Jakarta -Ratusan sopir angkutan kota trayek kawasan Tanah Abang berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 22 Januari 2018. Mereka menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan membuka kembali Jalan Jatibaru Raya yang ditutup sejak 22 Desember 2017.

Perwakilan sopir angkot M-10 jurusan Jembatan Lima-Tanah Abang, Darmono, mengatakan bahwa penutupan Jalan Jatibaru Raya membuat pendapatan para awak angkot turun hingga 50 persen. Sebelum jalan ditutup, Darmono menyatakamn biasa mendapatkan Rp 150-200 ribu per hari. Setelah jalan ditutup pendapatannya hanya Rp 75 ribu tiap hari.

"Hak kami telah direbut Gubernur Anies," katanya di depan Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Baca: Ini Saran Polisi yang Diabaikan Anies Baswedan Soal Tanah Abang

Darmono berharap, aspirasi para sopir angkot kawasan Tanah Abang didengar oleh Anies Baswedan. "Harapan kami, itu adalah jalan kami."

Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menutup Jalan Jatibaru Raya sejak Jumat 22 Desember 2017 sekama 10 jam tiap hari sejak pukul 08.00 WIB. Penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang itu adalah bagian dari penataan kawasan Tanah Abang yang semrawut oleh pegadang kaki lima (PKL), pejalan kaki, serta kemacetan arus lalu lintas.

Penutupan Jalan Jatibaru Raya berlaku untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya. Kendaraan pribadi dan umum dilarang melintasi jalan itu pada waktu yang telah ditentukan. Tapi, sekitar 400 PKL menguasai satu jalur yang mengarah ke Jalan Kebon Jati, sedangkan jalur lainnya dilewati bus Transjakarta Explorer.

Lihat juga: Begini Konsep Anies Baswedan Menata Kawasan Tanah Abang

Kritik tak hanya datang dari pengemudi angkot. Polda Metro Jaya dan Badan Pengelola Transportasi Jabodertabek (BPJT) Kementerian Perhubungan pun tak setuju dengan penutupan jalan tersebut karena melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan gubernur.

Koordinator aksi unjuk rasa, Andreas, menuntut bisa bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan secara langsung. Bila Anies tak mau bertemu, dia akan menemui pemimpin DPRD supaya menggunakan hak interpelasi untuk mengoreksi kebijakan Gubernur Anies Baswedan di Tanah Abang. "Kami akan minta mereka menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI," ucap Andreas.