Massa alumni 212 dan FPI berkumpul di Jalan Merdeka Timur menuntut Sukmawati Soekarnoputri dihukum karena penistaan agama Islam, Jumat, 6 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Medan Merdeka Timur tak bisa dilalui kendaraan akibat unjuk rasa Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI) menuntut Sukmawati Soekarnoputri dipenjarakan. Demonstrasi di depan Bareskrim Polri ini membuat jalan di sekitarnya macet.
Dalam pantauan Tempo, massa memenuhi jalan mulai pukul 13.35 WIB, Jumat 6 April 2018. Massa memenuhi sepanjang jalan Medan Merdeka Timur dari arah Masjid Istiqlal menuju Badan Reserse Kriminal Polri. Massa sebagian besar menggunakan pakaian serta peci putih.
Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menurunkan 6.500 personel gabungan TNI-Polri untuk menjaga unjuk rasa. Jumlahnya mencapai enam kali lipat dari massa pengunjuk rasa yang diperkirakan hanya sekitar 1.000 orang.
"Untuk kepolisian, tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, melalui pesan pendek di Jakarta, Jumat, 6 April 2018.
Unjuk rasa ini merupakan reaksi atas puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia. Puisi ini dianggap telah menista agama Islam. Puisi itu diciptakan Sukmawati dan dibacakan dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018.
Argo menyebutkan massa akan berkumpul lebih dulu di Masjid Istiqlal, sekitar 1,5 kilometer dari lokasi. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan di sekitar lokasi aksi. Ia belum merinci ruas jalan mana saja yang akan mengalami penutupan sementara.
Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa aksi ditunda setelah Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin menerima permintaan maaf Sukmawati Soekarnoputri. Juru bicara aksi itu, Dedy S., buru-buru membantahnya. Aksi, kata dia, tetap digelar karena proses hukum harus tetap berlanjut.
Ia menganggap demo Alumni 212 terhadap Sukmawati Soekarnoputri ini semata-mata untuk memberi dukungan kepada polisi agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih. "Barangkali, karena beliau putri proklamator, ada hambatan psikologis pada polisi," ujarnya.
