TEMPO.CO, Depok - Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengatakan Pemerintah Kota Depok masih mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat. Penilaian ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sarana umum seperti trotoar, halte, dan transportasi publik. “Ini sangat berbanding terbalik dengan perolehan penghargaan pencapaian dan perencanaan terbaik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Alfred, Minggu, 22 April 2018.

Alfred mengatakan kota yang layak mendapatkan penghargaan itu seharusnya adalah kota yang memberi perhatian terhadap pelayanan publik. Namun ia menilai, pemerintah Depok belum bisa menunjukkan hal itu.

Pada 12 April lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Depok karena dinilai berhasil menjadi kota yang memiliki perencanaan dan pencapaian terbaik tahun 2018 tingkat provinsi. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ahmad Heryawan kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Intercontinental Resort, Dago, Bandung.

Menurut Alfred, Kota Depok memiliki pertumbuhan penduduk mencapai 2 jutaan lebih. Angka ini menunjukkan Depok menuju kota metropolitan. “Tapi pemerintah seolah tidak memiliki prioritas dalam menuju kota metropolitan itu,” katanya. “Jalan Margonda yang menjadi jantung kota, semakin semrawut, bagaimana dengan jalan lainnya.”

Untuk itu, Alfred menantang Wali Kota Depok untuk berjalan kaki bersama Komunitas Pejalan Kaki sebagai bentuk kepedulian terhadap penduduknya. “Mari kita buktikan Depok nyaman atau tidak,” katanya.