TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot pohon plastik yang ada di sejumlah ruas trotoar Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Pemasangan tersebut, katanya, dilakukan tanpa koordinasi dengan dirinya oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi (PE) Jakarta Pusat.

“Ngawur aja, enggak tahu idenya siapa tapi ada petugas dari Sudin Energi Jakarta Pusat masang tanpa pemberitahuan,” kata Anies Baswedan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Juni 2018.

Baca juga: Anies Baswedan Jelaskan Pohon Imitasi Tanpa Izin: Ngawur Aja

Pihak Sudin PE Jakarta Pusat, kata Anies Baswedan, memasang sejumlah pohon plastik tersebut tanpa seizinnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemasangan pohon plastik tersebut tidak ada sosialisasi dengan dirinya atau Gubernur Anies Baswedan.

"Inisiatif itu memang sangat didorong, tapi harus disosialisasikan dulu," kata Sandiaga Uno saat ditemui di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juni 2018.

Sandiaga Uno melanjutkan, inisiatif pemasangan pohon imitasi tersebut tidak didiskusikan dengan baik oleh Sudin Perindustrian dan Penerangan Jakarta Pusat kepada dia.

Baca juga: Walhi Tolak Rencana Menebangi 451 Pohon di Sudirman-Thamrin

Sehingga, Sandiaga Uno langsung menyetop pemasangan pohon tersebut setelah mendapat masukan dari masyarakat dan warganet.

Memang, sejak 30 Mei 2018, warganet heboh dengan postingan Koalisi Pejalan Kaki di media sosial dengan tajuk ‘Tamasya Pohon Imitasi.’ Mereka memotret pohon plastik yang dipasang di sejumlah ruas Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

“Itu ada beberapa trotoar yang sempit di depan Bangkok Bank, itu cukup sempit, ditaruh di tengah pohon imitasinya, itu kan sangat menghalangi para pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus.

Setelah itu muncul unggahan di media sosial yang menyebut dari mana anggaran pohon imitasi atau plastik itu muncul. Salah satu akun yang menyebarkan 'anggaran' adalah Mak Lambe Turah.

Akun yang seringkali menyebarkan gosip itu merujuk pada situs pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah DKI Jakarta. Di situs itu disebut, Pemenang Pengadaan Tanaman dan Bahan Dekorasi adalah CV Cahaya Perisai Afiyah yang berkantor di Bekasi Barat. Nilai anggarannya Rp 8,1 miliar dari satuan kerja Dinas Kehutanan DKI Jakarta.

Isu ini makin menjadi viral yang menyudutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemda dituduh menebang pohon asli di trotoar Jalan Thamrin-Sudirman dan menggantinya dengan pohon plastik atau imitasi.

Selain itu, biaya pohon plastik dinilai kelewat mahal dan pemenang tendernya dinilai tidak memiliki kemampuan.

Biro Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mengeluarkan rilis pada 1 Juni 2018. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga memberi penjelasan setelah ditanya wartawan.

Sandiaga Uno membantah anggaran pohon plastik itu Rp 8,1 miliar. Dinas Kehutanan juga membantah bahwa dana sebesar itu untuk pohon plastik yang bikin heboh.

Penjelasan lebih lengkap disampaikan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat Iswandi. Dia menjelaskan 48 pohon imitasi yang diprotes masyarakat dan warganet, dipasang tidak kali ini saja.

Pohon-pohon imitasi itu sudah pernah dipasang pada saat malam tahun baru 2017. "Bahkan posisi pemasangannya sama persis dan tidak berubah, tapi baru kali ini diprotes," ujar Iswandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 1 Juni 2018.

Menurutnya, 48 pohon plastik itu sebenarnya dipasang di trotoar dengan lebar minimal lima meter dengan posisinya mepet ke pagar bangunan.

Namun, untuk beberapa titik, seperti di depan gerai Starbucks Thamrin, kondisi trotoarnya menyempit. Pemasangan di titik tersebut yang mendapat protes dari masyarakat.

Iswandi mengakui pemasangan beberapa pohon imitasi di titik yang sempit itu luput dari pengawasannya. Sehingga membuat pohon imitasi lainnya harus dicopot.

Pihaknya menganggarkan pohon plastik pada tahun 2017 lalu seharga Rp 8 juta per pohon. Total anggaran untuk 63 pohon adalah Rp 397 juta.

Simak juga: Proyek Sudirman-Thamrin Diprotes LSM, Begini Kata Sandiaga Uno

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menjelaskan pihaknya tidak pernah diminta masukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menata trotoar. Termasuk penataan trotoar di sepanjang Jalan Thamrin hingga Jalan Sudirman yang saat ini sedang dikerjakan.

Pada awal Maret 2018, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Koalisi Pejalan Kaki menolak dan memprotes rencana Pemerintah Provinsi DKI mencabut dan menebang 451 pohon di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H.Thamrin.

Pencabutan pohon di ruas Jalan Sudirman-Thamrin tersebut merupakan bagian dari program penataan trotoar dan jalan protokol yang ditargetkan rampung pada Juli 2018 sebelum Asian Games 2018.

Simak juga: 6 Alasan Aktivis Tolak Penebangan Pohon dari Thamrin-Sudirman

"Saya sudah mengingatkan Dinas Kehutanan dan dinas terkait untuk merangkul komunitas dan iajak bicara," ujar Sandiaga Uno saat itu, mengomentari protes dari LSM.

Sandiaga Uno menuturkan masukan dari Walhi dan Koalisi Pejalan Kaki menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ia akan mengingatkan dinas terkait untuk mengajak komunitas tersebut mendampingi proses penataan jalan.

“Sandiaga Uno mungkin mau melibatkan koalisi dan NGO, tapi anak buahnya selaku eksekutor memandang itu tidak perlu. Sama halnya dengan Dinas Binamarga,” kata Alfred Sitorus pada Sabtu, 2 Juni 2018.

Alfred menilai Pemerintah DKI Jakarta memang lalai mendengarkan partisipasi publik dalam hal penataan trotoar dan memperbaiki lingkungan di Ibu Kota.

Menurutnya, jika pemerintah DKI ingin memperindah kota, maka pohon asli di Jakarta bisa dihiasi lampu hias sehingga tidak memakai pohon plastik sebagai solusi.

"Jadi kan bisa memperindah tanpa menghilangkan fungsi dari pohonnya itu sendiri," katanya.

Simak juga: Aktivis #AyoPelukPohon Pertanyakan Desain Baru Sudirman-Thamrin

UNTUNG WIDIANTO

CATATAN KOREKSI: Judul berita ini diubah pada Ahad 3 Juni 2018 karena mengandung opini. Redaksi mohon maaf.

Lihat juga video: Bagaimana Strategi Growth Hacking Bukalapak, dengan Biaya Murah Bisa Menjadi Situs E-Commerce No 2