TEMPO.CO, Bekasi - Jumlah warga Kota Bekasi pemilik hak pilih yang belum terdaftar dalam Pilkada Serentak 2018 cukup besar. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi yakin jumlah surat suara yang sudah tercetak tak akan kurang. Kota Bekasi akan menggelar sekaligus Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

“Kami sudah mencetak sesuai dengan daftar pemiilih tetap (DPT) plus 2,5 persen untuk cadangan,” kata Komisioner Logistik dan Keuangan KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo di Bekasi, Senin 25 Juni 2018.

Baca:
Polisi Ancam Tembak di Tempat Perusuh Pilkada Kota Bekasi

Adapun jumlah daftar pemilih tetap di Kota Bekasi sebanyak 1.434.717 orang. Jumlah ini memiliki selisih hingga 300 ribu, atau lebih dari 20 persen, dari daftar wajib KTP di wilayah tersebut. Tempo menemukan banyak warga tidak masuk dalam DPT, padahal mempunyai E-KTP.

Misalnya, Atika, 24 tahun, sampai hari ini Selasa, 26 Juni 2018, bersama dengan suaminya tak mendapatkan formulir C6 atau undangan mencoblos dari KPU. Padahal, ibu rumah tangga ini sudah menjadi warga Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, sejak empat tahun lalu. "Saya juga tidak didatangi petugas waktu pencocokan dan penelitian," kata dia.

Baca juga:
Pengakuan Mengejutkan adik Herman Hery di Kantor Polisi
Dilaporkan Terlibat Pengeroyokan, Herman Hery Siapkan Dua Bukti

Hal yang sama juga dialami oleh Ratna, warga RW 6 Kelurahan Pengasinan. Tiga kali pemilihan kepala daerah tidak bisa mencoblos karena tak masuk dalam DPT, apalagi mendapatkan undangan. "Saya tidak bisa menggunakan hak pilih bersama dengan keluarga," kata Ratna.

Menanggapi hal ini, Kanti menambahkan, bagi warga yang tak mendapatkan undangan bisa mencoblos asalkan membawa surat keterangan atau KTP Elektronik. "Kami yakin surat suara mencukupi," kata dia.

Sebabnya, dalam sejarah Pilkada maupun Pileg di Kota Bekasi, partisipasi pemilih tak sampai 100 persen. Adapun target nasional dalam Pilkada serentak tahun ini sebanyak 75 persen. "Yang tidak masuk dalam DPT, bisa menggunakan surat suara yang 25 persen, di luar cadangan," kata dia.