Atasi Kemacetan, Work From Home Jadi Kebijakan di DKI?

Kamis, 2 Agustus 2018 09:06 WIB

Kemacetan di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat di hari pertama sistem ganjil genap, Rabu, 1 Agustus 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mengatakan konsep work from home bisa menjadi satu solusi mengurangi kemacetan saat Asian Games 2018. Konsep Work from home alias bekerja dari rumah bisa menekan kemacetan sekaligus biaya operasional kantor.

Baca: Kemacetan di Jalan Sawangan Depok, 6 Kilometer Ditempuh Dua Jam

Peneliti di lembaga peneliti dan kebijakan publik JRPP, Akmal Budi Yulianto mengatakan untuk mengurangi kemacetan bisa menggunakan solusi Work From Home (WFH).

“Saat ini kan sudah mulai berkembang usaha co-working space dan menumbuhkembangkan ekonomi pada sektor digital, akan lebih baik bisa juga dilakukan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah”, kata Akmal melalui keterangan resmi, Rabu, 1 Agustus 2018).

Dengan kebijakan WFH, disamping dapat mengurangi kemacetan, hal itu juga bisa menjadi alternatif sehingga mengurangi kebutuhan keluar dari rumah.

Menurutnya, pekerja perempuan, dan ibu hamil juga bisa menjadi calon penerima WFH. Pemberi kerja dapat melakukan monitoring pekerjaan jarak jauh atau menggunakan pola time sheet sehingga pekerjaan tetap bisa dimonitor.

Baca: Cerita Sandiaga Uno Terjebak Macet 1,5 Jam di New York

Dari sisi biaya, penerapan WFH juga dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor seperti listrik dan lainnya serta efisiensi pekerja dapat meningkatkan daya beli.

Advertising
Advertising

“Saya rasa, kebijakan WFH ini bisa di terapkan dengan baik selama delivery pekerjaan sesuai dan jalur komunikasinya, tentu saja ini menjadi sebuah konektivitas yang bisa berdampak pada peningkatan perekonomian di Jakarta maupun peningkatan kualitas SDM-nya," ujarnya.

Kebijakan WFH ini dapat dicoba dengan cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak partisipasi para pengusaha, maupun akademisi untuk berdiskusi dan mengembangkan pola WFH. Menurutnya, penerapan regulasi bekerja dari rumah bisa mengurangi kemacetan dengan efektif.

Berita terkait

Peneliti Unair Temukan Senyawa Penghambat Sel Kanker, Raih Penghargaan Best Paper

3 hari lalu

Peneliti Unair Temukan Senyawa Penghambat Sel Kanker, Raih Penghargaan Best Paper

Peneliti Unair berhasil mengukir namanya di kancah internasional dengan meraih best paper award dari jurnal ternama Engineered Science.

Baca Selengkapnya

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

3 hari lalu

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

Sekarang ukuran roket juga tidak besar, tapi bisa mengangkut banyak satelit kecil.

Baca Selengkapnya

PBB: Butuh Waktu 80 Tahun untuk Bangun Kembali Rumah-rumah di Gaza yang Dibom

3 hari lalu

PBB: Butuh Waktu 80 Tahun untuk Bangun Kembali Rumah-rumah di Gaza yang Dibom

Laporan terbaru UNDP menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali rumah-rumah Gaza yang hancur dibom adalah 80 tahun.

Baca Selengkapnya

Ketergantungan Impor 99 Persen, Peneliti BRIN Riset Jamur Penghasil Enzim

4 hari lalu

Ketergantungan Impor 99 Persen, Peneliti BRIN Riset Jamur Penghasil Enzim

Di Indonesia diperkirakan terdapat 200 ribu spesies jamur, yang di antaranya mampu memproduksi enzim.

Baca Selengkapnya

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

4 hari lalu

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

Polusi udara yang erat kaitannya dengan tingginya beban penyakit adalah polusi udara dalam ruang (rumah tangga).

Baca Selengkapnya

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

4 hari lalu

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

Efek polusi udara rumah tangga baru terlihat dalam jangka waktu relatif lama.

Baca Selengkapnya

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

6 hari lalu

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

9 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

10 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Setiap 26 April Diperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Ini Awal Penetapannya

10 hari lalu

Setiap 26 April Diperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Ini Awal Penetapannya

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap 26 April. Begini latar belakang penetapannya.

Baca Selengkapnya