Pengganti Sandiaga Uno di DKI, PKS: Harus Dekat dengan Anies

Editor

Suseno

Selasa, 28 Agustus 2018 20:32 WIB

Anggota DPRD Fraksi Gerindra M Taufik (kedua kiri), anggota DPRD Fraksi PKS Triwisaksana (kiri), anggota DPRD Fraksi PPP Nina Lubena (kedua kanan), dan dua anggota DPRD Fraksi PAN Bambang Kusmanto (kanan) Johan Musyawa (tengah) di posko pemenangan Anies-Sandi Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 22 Februari 2017. Hadapi putaran kedua, anggota DPRD pendukung pasangan Agus-Sylvi menyatakan diri merapat kepasangan Anies-Sandiaga Uno. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera belum secara resmi menyodorkan nama kadernya untuk menggantikan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun saat ini ada sejumlah kader yang disebut-sebut berpeluang menempati posisi itu.

Baca: Calon Pengganti Sandiaga Uno, Muhammad Taufik: Saya Juga Boleh

"Jagoan-jagoannya itu Mardani Ali Sera, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaikhu, Nurmansyah Lubis, Sakhir Purnomo, dan Abdurrahman Suhaimi," ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PKS, Triwisaksana, Selasa, 28 Agustus 2018.

Pria yang memiliki panggilan akrab Sani ini mengatakan, nama-nama yang ia sebutkan itu berpotensi mendampingi Gubernur Anies Baswedan hingga 2022. Salah satu di antaranya nanti akan disodorkan untuk dibahas bersama Partai Gerindra.

Menurut Sandi, PKS memiliki sejumlah kriteria untuk menentukan pengganti Sandiaga. Diantaranya adalah, orang tersebut harus dekat dengan Gubernur Anies, bisa komunikasi dengan DPRD, bisa mengelola pemerintahan, dan mengerti birokrasi. "Tapi enggak harus punya pengalaman di birokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini kursi wakil gubernur DKI Jakarta kosong setelah ditinggalkan Sandiaga yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017, berhak mengajukan nama untuk menggantikan Sandiaga.

Wakil Seketaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya juga belum memutuskan siapa kader yang bisa menduduki kursi wakil gubernur DKI. Keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca: Jawaban Sandiaga Uno Ihwal Mahar Rp 500 Miliar: Thank You Banget

Ihwal rumor yang mengatakan PKS minta "jatah" Wagub DKI, Sani tidak membatah juga tidak membenarkan. Hanya saja dia mengatakan, keputusan yang diambil tentu berkaitan dengan pencalonan Sandiaga Uno sebagai wakil presiden. "Saya rasa Gerindra akan nerima lah (calon dari PKS). Tapi PKS juga tidak akan satu pihak yang menggelontorkan satu nama saja," ujar Sani.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

1 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

2 jam lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

3 jam lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

5 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

16 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

19 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

20 jam lalu

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.

Baca Selengkapnya