Ombudsman Republik Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Bogor – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jaya Raya Teguh Nugroho mengomentari penutupan flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, selama dua hari, 4-5 September 2018 lalu. Ombudsman, kata dia, akan memeriksa ihwal penutupan jalan demi syuting sebuah film tersebut.
Menurut Teguh, penutupan flyover Cileungsi harus mengikuti otorisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Instrumen lainnya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
“Kami akan mengecek masuk kategori apa status Jalan Cileungsi serta mengklarifikasi siapa yang mengeluarkan izin,” kata Teguh, Kamis, 6 September 2018.
Teguh menambahkan, penutupan jalan untuk keperluan selain lalu lintas merupakan kewenangan kepolisian dan bergantung pada status jalan tersebut. Teguh menduga ada maladministrasi dalam proses penutupan flyover Cileungsi, “Tapi akan segera kami klarifikasi,” ujarnya.
Dia menuturkan penutupan jalan nasional dan provinsi adalah kewenangan kapolda, dan dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada direktur lalu lintas. Untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota, izin menjadi kewenangan kapolres/kapolresta setempat.
Untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa merupakan kewenangan kapolsek/kapolsekta setempat. Saat penggunaan jalan raya untuk keperluan non-lalu lintas, jalur-jalur alternatif juga sudah harus disiapkan.
“Penggunaan diskresi tersebut juga harus memperhitungkan kepentingan publik yang lebih luas,” ucap Teguh.
Flyover Cileungsi ditutup selama dua hari pada 4-5 September 2018 karena ada proses syuting film Darah Daging oleh PT Skylar Comics. Penutupan memicu reaksi sebagian masyarakat setempat yang mengeluh terdampak kemacetan.
