Sengketa Lahan dengan PPD, Warga Ciracas mengaku Diintimidasi

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Suseno

Minggu, 16 September 2018 08:35 WIB

Warga Kebun Sayur, Ciracas membawa spanduk dan sayur-sayuran saat aksi menolak penggusuran untuk pembangunan LRT City di kantor Komnas HAM, Jakarta, 4 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jakarta – Sengketa lahan antara Perum Perhubungan Djakarta (PPD) dengan warga Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur belum masih berlanjut. Pengacara LBH Jakarta Charlie Albajili mengatakan, sekitar dua bulan terakhir, warga Kebun Sayur didatangi preman yang diduga PPD.

"Ini bentuk intimidasi,” kata Charlie di Kebun Sayur, Sabtu, 15 September 2018. “Waktu itu mereka memasang plang PPD, terus memasang spanduk."

Baca: Digusur Atau Tidak, Warga Ciracas Tunggu Ketegasan Anies Baswedan

Selain itu, Charlie mengatakan bahwa PPD berusaha memidanakan warga Kebun Sayur atas tuduhan penyerobotan. Menurut dia, petugas dari Mabes Polri pernah datang dan menyampaikan laporan tentang penyerobotan itu. "Kita gak tau berapa yang dilaporkan, tapi sampai saat ini belum ada panggilan," ujar Charlie.

Charlie menuturkan, sengketa berawal saat PPD mengklaim sebagai pemilik lahan 5,3 hektare itu. Klaim dibuat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perum PPD.

Pada tahun 2017, PPD dan PT Adhi Karya sepakat membangun proyek LRT City Urban Signature, salah satu proyek transit oriented development (TOD). Dari 11,3 hektare luas proyek, ungkap Charlie, 5,3 hektare di antaranya merupakan lahan warga Kebun Sayur.

Advertising
Advertising

Namun menurut Charlie, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menjadi dasar kepemilikan tanah adalah sertifikat. Charlie berujar, ketika di cek ke Badan Pertanahan Nasional, tidak ditemukan sertifikat atas nama BUMN itu.

Di sisi lain, Charlie mengatakan warga di Kebun Sayur telah menempati lahan selama 20 tahun. Ada sekitar 350 Kepala Keluarga di dalamnya. "Maka warga berhak mendaftarkan tanah," katanya.

Direktur Utama Perum PPD Putu Pance Yasa membantah telah mengirimkan preman untuk mengintimidasi. Menurut dia, sebagai Badan Usaha Milik Negara, PPD tidak menggunakan cara seperti itu, melainkan dengan jalur hukum.

Putu membenarkan bahwa PPD telah melaporkan hampir seluruh warga Kebun Sayur ke Mabes Polri. "Kalau ada pemasangan plang, karena memang itu tanahnya PPD, mereka yang menyerobot," kata Putu menanggapi tuduhan terkait sengketa lahan tersebut.

Berita terkait

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

31 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari Saling Lapor, Ini Kata Polisi

38 hari lalu

Warga Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari Saling Lapor, Ini Kata Polisi

Polresta Banyuwangi menargetkan kedua belah pihak berdamai dan situasi kamtibmas khususnya di Desa Pakel kondusif.

Baca Selengkapnya

AHY Ungkap Ada Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN

54 hari lalu

AHY Ungkap Ada Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengungkapkan masih ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

23 Januari 2024

Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

Presiden Jokowi menceritakan alasan pemerintahannya menggenjot program pembagian sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Soroti Ribuan Konflik Agraria di Indonesia, KPA: Meningkat Drastis di Era Jokowi

22 Januari 2024

Cak Imin Soroti Ribuan Konflik Agraria di Indonesia, KPA: Meningkat Drastis di Era Jokowi

Cak Imin menyebut ada ribuan konflik agraria. Jumlahnya meningkat drastis pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya

Warga Pancoran Buntu II Curiga Kebakaran Disengaja, Ungkit Soal Sengketa dengan Pertamina

20 Desember 2023

Warga Pancoran Buntu II Curiga Kebakaran Disengaja, Ungkit Soal Sengketa dengan Pertamina

Warga Pancoran Buntu II sudah bertahun-tahun bersengketa dengan Pertamina. BUMN itu menuding warga bekerja sama dengan mafia tanah.

Baca Selengkapnya

BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

18 Oktober 2023

BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

BPN Bogor saat ini tengah mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti untuk menyelesaikan konflik lahan antara TNI Vs warga Rumpin.

Baca Selengkapnya

Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

11 Oktober 2023

Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

Hadi Tjahjanto menceritakan proses hingga akhirnya, untuk pertama kalinya negara menyerahkan HPL tanah ulayat masyarakat adat Tanah Datar.

Baca Selengkapnya

Megawati Singgung Konflik Agraria Terjadi karena Konversi Lahan

2 Oktober 2023

Megawati Singgung Konflik Agraria Terjadi karena Konversi Lahan

Megawati mengatakan, sekilas, konversi lahan dilakukan untuk hal-hal yang lebih bagus. Padahal, kata dia, hal itu tidak dilakukan dengan melihat visi

Baca Selengkapnya

Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

31 Agustus 2023

Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

Wali Kota Bekasi memperkirakan pembayaran lahan tiga sekolah kepada ahli waris bisa terlaksana paling lambat pada November 2023.

Baca Selengkapnya