TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan penghapusan nama program One Karcis One Trip atau OK OTrip yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disertai evaluasi juga program andalan pemerintah daerah yang lain.

Baca juga: Anies Baswedan Hapus Nama Program OK OTrip

Kebetulan, Oktober ini dua tahun pemerintahan yang dipimpin Anies Baswedan. "Bulan ini tepat satu tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta. Seharusnya penghapusan nama program, juga diikuti evaluasi kebijakannya," kata Nirwono saat dihubungi, Selasa, 2 Oktober 2018.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Namun, Sandiaga Uno memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya karena maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang menjadi calon presiden.

Menurut Nirwono, selain transportasi, program lain seperti OK Oce, penataan kampung dan penyediaan hunian DP 0 rupiah pun perlu dievaluasi. Apalagi, terkait dengan program DP 0 persen yang belum ada progresnya sampai sekarang. "OK Oce Mart saja ada yang tutup," ujar Nirwono.

Selain itu, menurut Nirwono, langkah Anies Baswedan menghapus nama OK OTrip karena induk yang membuat program ini, yakni Sandiaga Uno sudah tidak ada lagi. Menurut dia, kecenderungan pemerintahan di Indonesia adalah mengganti nama program jika pejabatnya sudah diganti yang baru.

Bahkan, kata Nirwono, jika dirunut ke belakang, kebijakan dan program yang dibuat mulai dari gubernur DKI dijabat Sutioso sampai Anies Baswedan sekarang salalu berubah. "Jarang pemimpinnya diganti, nama program dan kebijakannya dipertahankan," ucap Nirwono.

Sebagai contoh, kata Nirwono, target rumah susun saat Gunernur Basuki Tjahaja Purna alias Ahok, yang digantikan dengan program DP 0 rupiah Anies Baswedan. Bahkan, program revitalisasi kali pun namanya diganti begitu ganti kepemimpinan.

"Yang saya tahu program rusun era Ahok terbengkalai. Bahkan, usulan dari dinas perumahan ada tiga rencana pembangunan rusun yang dihentikan," ujarnya.

Melihat kebijakan itu, kata Nirwono, menunjukan bahwa program yang dibuat pemerintah tergantung kepemimpinannya. Padahal, merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencan detail tata ruang (RDTR) DKI semua konsep kebijakan pembangunan sudah tertuang.

"Dari penataan rumah sampai rencana hunian vertikal ada. Transportasi dan ruang terbuka hijau juga ada," ujar Nirwono.

Terkait dengan nama program ruang terbuka hijau pun sekarang mengalami perubahan. Saat Ahok memimpin, kata dia, program RTH diberi nama ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), sedangkan era Anies menjadi taman maju bersama.

Baca juga: Di Balik Keputusan Anies Baswedan Hapus Nama OK Otrip

Padahal, kata dia, tidak ada dalam RTRW maupun RDTR nama program tersebut. Yang ada, kata dia, adalah kewajiban pemerintah daerah menyediakan 30 persen dari luas wilayah sebagai RTH. "RTH bisa berupa taman, hutan kota dan lainnya."

Menurut Nirwono, penamaan seperti OK OTrip hanya akan memperlambat program yang akan dijalankan. "Dan umurnya bakal selama masa kepemimpinannya saja. Masak membantun RTH dan transportasi sesuai kepemimpinan. Kan sudah ada di RTRW dan RDTR. Tidak perlu ganti-ganti nama program," ujarnya. "Kepemimpinan Anies Baswedan tinggal empat tahun. Dan itu waktu uang singkat," kata Nirwono.