DKI Terbitkan Pergub OK-OCE, Ini Kata Perkumpulan Soal Isinya

Kamis, 18 Oktober 2018 15:52 WIB

Gaya kuda-kuda Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada saat berfoto bersama kader Oke Oce di Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018. FOTO: TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat 12 Oktober 2018 akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) atau lebih dikenal dengan nama OK-OCE.

"Pergub ini jadi standar pegangan resminya OK-OCE," ujar Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE Faransyah saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Oktober 2018.
Baca : Anies Baswedan Sebut OK OTrip Sebagai Nama yang Tak Punya Makna, Kenapa?

Faransyah menjelaskan, dengan adanya Pergub OK-OCE, maka saat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan pelatihan serta pendampingan terhadap peserta OK OCE sudah ada standardisasinya.

Dikatakannya, sebelum ada Pergub OK-OCE, sudah ada Intruksi Gubernur Nomor 152 tahun 2017 yang mengatur soal pelatihan terhadap peserta OK-OCE. Namun, Ingub tersebut tak secara rinci mengatur standardisasinya.

Di Pergub itu, tertuang tujuh standar yang harus ada dalam OK OCE, yakni pendaftaran, pelatihan pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan. Ketujuh standar itu disingkat sebagai 7 langkah Pasti Akan Sukses atau 7 PAS.
Simak juga :
Jalani Sidang Vonis Hari Ini, Roro Fitria Pilih Banyak Zikir

"Nanti Ingub yang lama akan direvisi mengikuti Pergub yang baru ini," ujar Faransyah lagi.

Lebih lanjut, Faran menjelaskan terbitnya Pergub itu sebagai salah satu cara OK-OCE melahirkan wirausahawan baru di Jakarta. Ia menargetkan dalam lima tahun sebanyak 200 ribu wirausahawan akan terlahir melalui program OK-OCE.

Advertising
Advertising

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

26 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

8 Maret 2023

Mudarat Opsi Kanibal Komponen KRL

Pemerintah mempertimbangkan opsi retrofit atau perpanjangan umur pakai kereta listrik atau KRL menggunakan komponen kereta lain.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

5 Tahun Anies: Antara Janji Cetak 200 Ribu Pengusaha dan Pendaftar Jakpreneur

14 Oktober 2022

5 Tahun Anies: Antara Janji Cetak 200 Ribu Pengusaha dan Pendaftar Jakpreneur

Anies Baswedan janji melahirkan 200 ribu wirausaha selama menjadi Gubernur DKI. Namun, yang kerap dipamerkan adalah jumlah pendaftar Jakpreneur

Baca Selengkapnya

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

9 Agustus 2022

Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur

Penjualan saham bir PT Delta Djakarta adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswdan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya